Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) mendapatkan penghargaan di bidang penanganan kebencanaan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Atas penghargaan yang diterima Bupati Lobar diwakili Sekda H. Ilham tersebut, Lobar diberikan hadiah berupa kendaraan motor trail. Sementara di satu sisi, terdapat puluhan rumah korban bencana banjir dan longsor akhir tahun lalu belum juga ditangani Pemerintah Pusat.
Sekda Lobar, H. Ilham mengatakan Pemkab Lobar dikategorikan Kabupaten/kota paling bagus kedua se Indonesia dalam penanganan kebencanaan. “Penghargaan diserahkan langsung oleh pak Mendagri, saya langsung yang terima wakili pak Bupati karena pak bupati ada kegiatan di daerah,’’kata dia, Rabu, 21 Desember 2022. Bentuk hadiah yang diterima oleh Lobar dari penghargaan itu berupa sepeda motor trail untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit. “Yang dapat juara 1,2 dan 3 diberikan sepeda motor trail,” kata dia.
Lebih lanjut dikatakan, beberapa aspek yang dinilai di antaranya, pencegahan atau mitigasi, responsibity dalam menghadapi dan penanganan bencana, penanganan pascabencana. Menurutnya, Pemkab memang harus fokus karena daerah Lobar rawan bencana, seperti banjir, longsor, angin puting beliung dan lainnya. Sebagai catatan bagi Pemkab, lanjut dia, memang ada 60 unit rumah rusak dampak banjir dan longsor. Itu awalnya diharapkan penanganan dari pemerintah pusat, dan Pemkab sudah mengusulkan ke pemerintah pusat. Namun hingga akhir tahun ini belum ditindaklanjuti. “Tapi rupanya belum bisa dari pusat, dan kita Insya Allah dari Pemkab yang tangani,” imbuh dia.
Kepala pelaksana BPBD Lobar, Mahnan mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan penanganan rumah dan infrastruktur ke pusat dan provinsi, namun sejauh ini belum ada kepastian jawaban. Sehingga pihaknya mengusulkan melalui APBD sebesar Rp2,9 miliar untuk penanganan rumah warga yang rusak akibat bencana. Hal ini lanjut sudah dibahas dengan TAPD dan DPRD pada pembahasan APBD perubahan 2022. Untuk penanganan rumah warga totalnya 60 unit yang sudah dicek bersama tim Perkim, kecamatan, desa dan dusun. Di mana rumah yang rusak berat dibantu Rp50 juta per unit. “Total hitungannya sekitar Rp2,9 miliar,” ujarnya.
Sementara itu Wakil ketua DPRD Lobar, Hj Nurul Adha menegaskan bahwa pihaknya meminta agar penanganan rumah warga dialokasikan pada APBD perubahan ini. Karena bagaimana pun ini menjadi harapan warga yang masih tinggal di rumah sementara, rumah keluarga dan tetangga agar rumahnya segera dibangun. “Saya meminta dianggarkan di APBD perubahan. Karena kasihan warga hampir satu tahun tidak punya rumah, punya anak istri, mata pencaharian terus dicari, sementara tidak punya rumah,” tegas dia. Pihaknya pun akan siap mengawal pengalokasian APBD ini, karena ini untuk hajat hidup orang banyak. “Ya sebaiknya dialokasikan bertahap,” ujarnya. (her)
