Mataram (suarantb.com) – Tahun 2024 Kantor Kanwil Kemenkumham NTB berkomitmen mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang berdampak bagi Wilayah Nusa Tenggara Barat.Dalam kegiatan Analisa Data Dukung Satuan Kerja Usulan WBBM tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Rabu 31 januari 2024 bertempat di Hotel Aryaduta Bandung, Para Kepala Kantor Wilayah, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Para Ketua Tim ZI dari 40 Satuan Kerja yang diusulkan menuju WBBBM tahun 2023 serta diikuti secara virtual oleh seluruh Satuan Kerja Kemenkumham.
Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia mengatakan pentingnya integritas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik tanpa adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. “harus ada persamaan persepsi, komitmen pimpinan sebagai leader sangat diperlukan dalam melakukan suatu perubahan, kedepan kita harus memiliki strategi dalam pengajuan satker menuju WBK/WBBM. Dari Kegiatan Analisa Data Dukung ini akan menghasilkan panduan untuk Satuan Kerja lainnya serta jangan hanya mengandalkan pemenuhan dokumen saja” ungkap Asep Kurnia.
Inspektur Wilayah II, Lilik Sujandi pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa Pembangunan Zona Integritas merupakan Role Model dari Reformasi Birokrasi. Diharapkan nantinya Matriks Pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) dan LKE Pembangunan ZI MenujuWBK/WBBM akan dibuat lebih sederhana dan saling berkaitan yang tujuan untuk meningkatkan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sementara itu, Inspektur Wilayah VI Sri Yuliani menyampaikan sebanyak 11 Rekomendasi dari hasil catatan evaluasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Usulan WBBM Kemenkumham Tahun 2023.
Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari kedepan tersebut melibatkan narasumber dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTB, Parlindungan, Kepala Divisi Administrasi, Anton Edward Wardhana selaku Ketua Tim ZI Kanwil Kemenkumham NTB, Kepala Bagian Program dan Humas, Febri Nurdian Satriatama dan Kepala Subbagian Humas, RB dan TI, I Made Sartana Dita, serta Kepala Lapas Kelas IIA Lombok Barat, M. Fadli.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTB, Parlindungan berharap dari hasil kegiatan Analisa Data Dukung ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja lainnya dalam mencapai predikat WBK/WBBM yang diharapkan. “Jajaran Kanwil Kemenkumham NTB terus bergerak dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdampak kepada Wilayah NTB” ujarnya.
(r/*)
