ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih, S.Ag., angkat bicara terkait target penanganan kemiskinan ekstrem di Mataram tidak mencapai target. Dia berpandangan, penanganan kemiskinan, terlebih kemiskinan ekstrem tidak bisa dikerjakan oleh satu OPD saja.
Nyatanya di Kota Mataram, justru kesan itulah yang nampak. Bahwa persoalan kemiskinan hanya ditangani oleh satu OPD saja, yakni Dinas Sosial. Kemiskinan ekstrem ini, kata Isti, masalahnya bisa dari bermacam-macam sebab. ‘’Maka harus keroyokan juga mencari solusi penyelesaiannya,’’ ujarnya kepada Suara NTB melalui pesan WhatsApp, Minggu 4 Februari 2024.
Untuk masalah kemiskinan ekstrem, lanjut Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram ini, tidak bisa dilihat dan selesaikan dari sebagian sudut pandang saja. Tetapi harus secara integral dan terintegrasi satu sama lain. Kemampuan masing-masing orang dalam memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri dan keluarganya berbeda-beda.
‘’Jadi penyebab kemudian mereka masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem juga berbeda-beda. Yang mana saat ini jumlahnya sudah sampai 20 ribu KK,’’ terang Isti. Jumlah itu sangat mungkin, bahkan bisa lebih dari 20 ribu KK. ‘’Seperti yang kami lihat ketika turun ke masyarakat. Bahkan rumah-rumah yang tidak layak huni juga banyak,’’ ungkapnya.
Isti sepakat 20 ribu KK miskin ekstrem itu harus dimasukkan dalam data keluarga penerima manfaat. ‘’Jadi menurut hemat kami, masalah data ini harus terus dilakukan pemantauan dengan data ter-update,’’ kata anggota dewan dari daerah pemilihan Ampenan ini. Sehingga, yang mendapatkan bantuan benar-benar orang yang membutuhkan. ‘’Bukan orang yang mau bantuan,’’ cetusnya.
Isti menyarankan, dilakukan pendataan dari bawah. Mulai dari RT/RW, Lingkungan dan seterusnya. Sehingga benar-benar bisa tergambar potret kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Isti mendorong supaya penanganan kemiskinan di Mataram harus menjadi program keroyokan dari OPD terkait. Karena kalau hanya masing-masing OPD menyelesaikan sesuai bidang kerjanya, maka yang terjadi adalah memperpanjang permasalahan. ‘’Karena ketika satu masalah selesai, maka masalah yang lain belum tertangani dengan tepat,’’ kata mantan anggota DPRD NTB ini.
Hal itu karena penanganan kemiskinan di Kota Mataram belum semuanya terintegrasi. (fit)
