Mataram (Suara NTB) – Dinas Perdagangan Kota Mataram optimis proposal pembangunan atau revitalisasi Pasar Cakranegara disetujui oleh pemerintah pusat. Pasar tradisional di Jalan AA. Gde Ngurah akan dijadikan pasar grosir.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Uun Pujianto mengatakan, perencanaan dan feasibility study pembangunan tiga pasar tradisional telah rampung. Tiga pasar itu yakni, Pasar Kebon Roek, Pasar Cakranegara, dan Pasar Ternak Selagalas. Dari tiga pasar tersebut, terdapat satu pasar yang memiliki peluang disetujui yakni Pasar Cakranegara dan telah ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri melobi ke Kementerian Perdagangan RI di Jakarta. “Pak Sekda sudah pergi melobi ke Jakarta untuk Pasar Cakra,” kata Uun dikonfirmasi pekan kemarin.
Untuk Pasar Kebon Roek sebenarnya menjadi kebutuhan prioritas tetapi kebutuhan anggaran relatif besar mencapai Rp125 miliar sehingga diharapkan Pasar Cakranegara dengan kebutuhan anggaran Rp25 miliar bisa terealisasi.
Uun menjelaskan, konsep revitalisasi Pasar Cakra akan dibangun dua lantai. Lantai pertama dimanfaatkan sebagai basement atau lahan parkir kendaraan. Tujuannya agar tidak ada lagi kendaraan parkir di pinggir Jalan Selaparang. Bangunan lantai dua akan digunakan sebagai pasar grosir. Sedangkan, pedagang sembako akan dipindah ke Pasar Panglima. “Dari Pasar Panglima dipindah ke Pasar Ternak Selagalas. Jadi nanti satu zonasi di sana,” terangnya.
Sementara, pasar loak yang berada di Pasar Cakranegara akan otomatis dipindah karena keberadaan dinilai tidak estetik alias kumuh. Jalan masuk pasar dibuat dua sisi dekat rumah makan di Jalan AA. Gde Ngurah dan Jalan Selaparang. “Nanti secara otomatis pasar loak ini akan berpindah arahnya,” ujarnya.
Uun menambahkan, revitalisasi pasar lebih mencari dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Jika mengandalkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dinilai tidak mampu karena kebutuhan belanja daerah lainnya.
Mantan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini optimis bahwa bantuan anggaran Rp25 miliar direalisasikan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. “Kalau dari anggaran daerah tidak mampu,” demikian kata Uun. (cem)
Â
