Tanjung (Suara NTB) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai memberlakukan kenaikan retribusi masuk kawasan wisata, termasuk 3 Gili. Terhadap kenaikan itu, pengusaha berharap Pemda mengimbangi kenaikan tarif PAD dengan peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur di objek wisata.
Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, Sabtu 3 februari 2024 mengungkapkan para pengusaha di 3 Gili menyadari Pemda membutuhkan anggaran untuk membangun. Oleh karenanya, para pengusaha di 3 Gili sebagai penyumbang PAD mendukung dengan memenuhi kewajiban kepada pemerintah.
Namun demikian, tegas Kus – sapaan akrabnya, kenaikan tarif saat ini ia anggap tidak ideal jika tidak diimbangi oleh ketersediaan pelayanan dan kualitas infrastruktur yang sesuai kebutuhan pariwisata. Ia mencontohkan, sarana toilet yang dibangun Pemda di Gili Trawangan saat ini, bisa diklaim tak terurus.
“Saya bukan pembenci kebijakan Pemda, karena PAD menjadi salah satu sumber untuk membangun. Di satu sisi, saya berkali-kali bilang, kami ini ibarat anak, masih harus dirawat, belum masuk usia sekolah sehingga tidak usah dipaksa untuk kerja,” tegas Kus.
Analogi tersebut, jelasnya, tidak lepas dari situasi bahwa semua properti masih harus berjuang untuk menormalisasi keuangan. Dua peristiwa lampau, yaitu gempa 2018 dan Covid 2019 masih terasa saat ini. Terlebih saat covid, banyak properti yang terkuras interiornya karena harus membayar biaya pemeliharaan hotel dan membayar gaji PHK karyawan. “Pemda harus paham juga kondisi kita yang masih recovery. Sekarang baiknya Pemda lebih fokus menyusun konsep penataan Gili, arahnya kemana?”
“Kita semua pasti memiliki keinginan sama, PAD naik, tamu banyak, tapi semua itu agar diimbangi oleh pelayanan yang memadai,” tambahnya.
Kusnawan menyambung, tiga Gili sebagai destinasi internasional agar tidak dilihat dari PAD semata. Kasus kemarin yaitu antrean panjang di Pelabuhan, menjadi potret dimana hadirnya Pemda dibutuhkan. Meskipun solusi atas hal itu telah ditemukan melalui One Gate Payment, langkah-langkah reaktif Pemda menjadi tuntutan publik untuk mengatasi banyaknya dinamika di 3 Gili.
“Saya pribadi tidak masalah berapapun kenaikan, karena kita paham. Tapi Pemda juga harus paham apa yang dibutuhkan Pengusaha agar tamu aman, nyaman. Urusan Kesehatan saja, sampai saat ini belum ada sarana Kesehatan Pemerintah yang layak,” tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Dende Dewi Tresni Budiastuti, SE., MM., kepada wartawan Jumat 2 Februari 2024 mengungkapkan, Pemda mulai memberlakukan kenaikan tarif retribusi masuk kawasan wisata dan rekreasi mulai 1 Februari.
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, kenaikan tari baru berlaku masing-masing Rp 20 ribu per orang untuk wisatawan Mancanegara, wisatawan domestik kategori dewasa Rp 10 ribu per orang, dan wisatawan domestik kategori anak-anak Rp 5 ribu per orang. Dalam menarik retribusi itu, Pemda bekerjasama dengan Akacindo yang mengoperasikan Fast Boat rute Bali – 3 Gili.
“Pola kerjasamanya yaitu dengan menitip tiket retribusi pada Akacindo. Sejauh ini masih aman. Setelah PKS dengan Akacindo, kita sepakati penarikan inj langsung masuk ke tiket Fast Boat,” terang Dewi.
Dari kenaikan tersebut, tambah Denda Dewi, Dispar ditarget menghimpun PAD sebesar Rp 7 miliar. Kendati cukup tinggi, pihaknya optimis dapat memenuhi target tersebut. (ari)
