SALAH satu tantangan penyelenggaraan Pemilu 2024 adalah soal seringnya muncul informasi atau berita hoaks yang diterima oleh masyarakat. Berita hoaks jika tidak segera diluruskan akan dianggap satu kebenaran dan bisa menganggu pesta demokrasi. Sehingga media massa diharapkan ikut melawan beredarnya informasi hoaks tersebut.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi NTB Itratip mengatakan, masyarakat membutuhkan informasi yang benar di masa pemilu agar pesta demokrasi lima tahunan ini berjalan dengan lancar. Masyarakat juga bisa menggunakan hak pilihnya tanpa asupan informasi hoaks yang notabene tak bisa dipertanggungjawabkan.
“Salah satu problem yang selalu menghantui kita hampir dalam setiap tahapan pemilu itu adalah soal hoaks dan berita bohong. Tentu media memiliki peran penting untuk memfiltrasi atau menyaring mana informasi yang layak dipublikasi dan mana yang tidak,” kata Itratip, Senin 5 Februari 2024 kemarin.
Ia mengatakan, akhir pekan kemarin pihaknya menggandeng puluhan media di NTB untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pengawasan partisipatif sekaligus menangkal berita hoaks yang berpotensi timbul jelang pemungutan suara. Ia mengaku banyak input-input penting terkait dugaan pelanggaran peserta pemilu yang informasi awalnya berasal dari media yang akhirnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu.
Sejauh ini belum ada data berapa jumlah informasi hoaks yang muncul di NTB jelang pemilu. Namun di tingkat nasional, Kementerian Kominfo RI membeberkan jumlah kabar bohong yang beredar di masyarakat. Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan isu hoaks di tahun 2018-2019 berjumlah 714. Ada penurunan di tahun-tahun berikutnya. Namun, menjelang pemilu 2024 isu hoaks kembali naik menjadi 204 sejak Januari 2023- Januari 2024.
Hal itu disampaikan oleh Budi Arie Setiadi Dalam acara “Demi Indonesia Cerdas Memilih” yang berlangsung di Bandung, Januari kemarin. Ia menyebutkan, kekacauan informasi merupakan tantangan di era digital. Sebanyak 62 persen pengguna internet pernah melihat kekacauan informasi di media sosial. 87 persen di antaranya percaya disinformasi mempengaruhi politik di negaranya.
“Isu hoaks memang meningkat, tapi kami dari Kominfo langsung mengantisipasi dengan take down info-info yang tidak valid. Sampai sekarang kami masih tindak sesuai kewenangan, tapi kalau ada konsekuensi hukum, itu aparat hukum yang mengeksekusinya,” ucapnya dikutip dari sejumlah media.
Maka dari itu, ia mengimbau kepada masyarakat terutama kaum muda agar bisa bijak dalam menyaring informasi dan memilih calon pemimpinnya. Sebab, 56 persen pemilih pemilu di Indonesia adalah anak muda.
“Pemilu 2024 diharapkan bisa menghadirkan pemilu yang damai berkualitas, sehat, dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Kita harus optimis dengan keadaan. Saat ini suasana demokrasi kita menurut saya sudah lebih kondusif dibanding sebelumnya,” ungkapnya.(ris)
