Giri Menang (Suara NTB) – Anggaran sektor kesehatan Lombok Barat (Lobar) banyak tersedot untuk Program universal health coverage (UHC). Tahun ini saja, dialokasikan Rp40 Miliar untuk pelaksanaan program pelayanan kesehatan masyarakat di semua fasilitas kesehatan di Lobar. Karena itu, OPD dalam hal ini Dinas Sosial pun didesak untuk aktif melobi alokasi anggaran BPJS ke pemerintah pusat.
Ketua komisi IV DPRD Lobar, Lalu Irwan menegaskan, dari hasil pertemuan pihaknya dengan OPD saat pembahasan anggaran, dari angka (anggaran) yang dibutuhkan untuk program UHC sudah clear. Pertama ada sumber pendanaan dari Dana Alokasi Umum (DAU). “Angkanya sampai Rp40-an miliar, diambil sekitar Rp25 Miliar (untuk UHC). Sisanya itu diambil dari anggaran rutin dinas,” terangnya, kemarin. Sisa anggaran yang kurang tersebut sekitar Rp15 miliar diambil dari progam rutin dinas, apakah itu program rutin atau program proyek.
Diakui anggaran OPD dikorbankan untuk UHC ini. Contoh, untuk rumah sakit anggarannya dikurangi. Namun itu untuk program UHC bisa berjalan maksimal tahun ini. Yang jelas, soal anggaran UHC ini sudah clear. Untuk mengimbangi atau mengurangi beban APBD yang sedemikian tinggi ini, pihaknya mendorong agar OPD dalam hal ini Dinsos yang membawahi program BPJS harus aktif melobi ke pusat. “Dinsos harus melobi ke Kemsos, itu juga sudah kita sampaikan,” tegasnya.
Sementara itu, Kadis Kesehatan Lobar, Arief Suryawirawan mengatakan untuk kebutuhan anggaran UHC Rp40 Miliar, namun yang baru tersedia Rp35 Miliar. Sebagian besar dana ini dari DAU. Sedangkan sisa kekurangannya disiasati dari anggaran progam fisik sehingga tahun ini praktis tidak ada pembangunan atau rehablitasi fasilitas kesehatan (faskes) seperti Pustu dan puskesmas. Karena itu pihaknya berupaya dari program pusat untuk menutupi kekurangan anggaran ini. “Karena itu butuh kerjasama lintas OPD (Dinsos) untuk itu,” tegasnya.
Sebab pihak Dinas Sosial yang memiliki data DTKS yang bisa diusulkan untuk kepesertaan BPJS ke Pusat didanai dari APBN. Kemudian dari Dukcapil untuk perbaikan data masyarakat agar bisa online. Termasuk Pihaknya berharap ada dukungan provinsi, sebab belum ada dukungan dari provinsi untuk kepesertaan BPJS ini. “Itu agak berat,” ujarnya. Menurutnya, untuk mengurangi beban APBD ini, perlu diupayakan untuk melobi ke pusat. Dan itu sedang dilakukan upaya untuk itu.
Di satu sisi untuk kebutuhan anggaran UHC ini berdampak terhadap program pembangunan fisik di sektor kesehatan. Sebab tahun ini tidak ada, yang ada di rumah sakit dari pusat. Sedangkan untuk pembangunan atau rehabilitasi Pustu dan puskesmas tidak ada tahun ini. Menurutnya, anggaran fisik ini belum dianggap urgen. “Program non fisik tetap berjalan,”ujarnya. Sementara itu, Kadis Sosial Lobar, Lalu Martajaya mengatakan pihaknya terus aktif melobi pusat melalui sistem yang sudah disediakan Kemensos. Tidak mesti kata dia melobi langsung ke Jakarta, sehingga itu bisa mengefesiensi biaya perjalanan dinas. “Kami terus usulkan melalui system,” terangnya.
Pihaknya aktif update data usulan kepesertaan BPJS melalui sistem. Selain itu, soal Bansos ini diawasi oleh KPK. Sehingga begitu ada bantuan yang tak layak, artinya penerimanya mampu maka otomatis dikeluarkan oleh Kemensos. Begitupula kalau ada penerima bantuan telak berhak, namun tetap menerima bantuan akan diminta mengembalikan ke negara karena itu termasuk merugikan negara. Saat ini nyaris tak ada informasi yang diperoleh bahwa ada penerima bantuan yang kaya atau mampu masuk data penerima bansos. (her)
