ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, I Nyoman Yogantara menilai Pemkot Mataram terlalu lamban menyikapi persoalan dana kelurahan. Seperti diketahui, Pemerintah kelurahan serasa dianaktirikan. Pasalnya, Pemerintah pusat empat tahun berturut-turut nihil menggelontorkan dana kelurahan. Padahal dana kelurahan dinilai memiliki manfaat untuk percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
‘’Nah ini kan kembali kedekatan dan perlunya komunikasi ke pusat,’’ ujar Yoga kepada Suara NTB melalui sambungan telepon, Selasa 6 Februari 20224 kemarin. Mestinya, Pemkot Mataram melakukan jemput bola lebih maksimal. Sehingga apa yang menjadi program pemerintah pusat melalui DAU (Dana Alokasi Umum) bisa terealisasi.
‘’Kalau kita hanya mengharap, menunggu itu mungkin seperti ini kejadiannya,’’ sesal Yoga. Politisi PDI Perjuangan ini melihat Pemkot Mataram terlalu pasrah terkait dana kelurahan. ‘’Dulu kita pernah dapat, kemudian kalau satu tahun saja kita tidak dapat, itu harus langsung dipertanyakan ke pusat,’’ tegasnya.
Yoga menyayangkan, Pemkot menunggu hingga empat tahun baru merespon persoalan ini. ‘’Kalau tidak direalisasikan lagi, itu kita harus mempertanyakan lebih aktif,’’ imbuhnya. Oleh karena itu, anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini mendorong Pemkot Mataram untuk melakukan lobi-lobi ke pusat.
‘’Kita harapkan Pemkot lebih maksimal mengawal ini, mengapa sampai tidak direalisasikan,’’ demikian Yoga. Dalam kasus dana kelurahan sudah empat tahun tidak didapatkan oleh Kota Mataram, dia menilai Pemkot terlalu pasif. Kalau saja Pemkot Mataram pro aktif bertanya kepada pusat, tentu ada kejelasan soal dana kelurahan.
‘’Mungkin saja tidak dapatnya itu karena masih ada persyaratan yang kurang lengkap,’’ ucapnya. Menurut Yoga, bisa saja pemerintah pusat menyimpulkan bahwa Kota Mataram sudah mampu sehingga tidak lagi membutuhkan dana kelurahan.
‘’Karena kita tidak ada respon, kita diam, hanya menunggu ya dipikir kita (Pemkot Mataram) mampu. Jangan dibalik, Pemkot menunggu respon pusat. Respon itu muncul kalau ada aduan,’’ terangnya. Pada bagian lain Yoga tidak menampik bahwa pembangunan di kelurahan tidak berjalan maksimal karena terbentur anggaran. ‘’Jadinya ujung-ujungnya ke sana juga Pokir kita (Dewan, red),’’ pungkasnya. (fit)
