Mataram (suarantb.com) – Bertempat di ruang Setda Kota Bima, bidang HAM Kanwil Kemenkumham NTB ungkapkan beberapa penerapan teknis pemajuan HAM, guna meningkatkan capaian Aksi HAM, kota kabupaten peduli HAM dan indeks reformasi hukum (IRH) di lingkungan Pemkot Bima.
“Berbeda dengan tahun lalu, tahun ini kami berkoordinasi pimpunan daerah, sehingga pimpinan daerah dapat mengarahkan OPD masing-masing. Kami berharap proses koordinasi pemajuan HAM di lingkup Pemda akan lebih efisien dengan cara ini,” ungkap Pungka M Sinaga, Kabid HAM Kanwil Kemenkumham NTB.
Pungka yang didampingi Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM Supardan dan Kepala Sub Bidang Badan Startegi Kebijakan Indra Firmansyah beserta staf, di terima langsung oleh Sekda Kota Bima, H. Muhtar Landa yang didampingi perwakilan Bagian Hukum, Muliadin pada Jumat (1/3).
Kakanwil Kemenkumhan NTB Parlindungan dalam kegiatan berbeda menyampaikan akan lebih fokus dalam peningkatan layanan berbasis HAM di lingkup daerah, guna menenuhi hak asasi bagi kelompok rentan yang meliputi balita, lansia, ibu hamil/menyusui dan penyandang disabilitas, sebab hal ini sudah diamanatkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly.
“Strategi dan perencanaan sudah disiapkan, oleh karena itu tahun ini Kanwil Kemenkumham NTB lebih fokus pada penerapan HAM di lingkup pemerintah daerah, sehingga masyarakat akan merasakan dampak secara langsung,” ungkap Parlindungan.
Pemkot Bima menyambut baik hadirnya Kanwil Kemenkumham NTB, melalui Muhtar selaku Sekda Kota Bima mengungkapkan, “Tentu saja kami menyambut baik, kami bersedia turun gunung untuk mendorong OPD dalam pemajuan HAM. Kami pastikan akan selalu berbenah, serta menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia dalam memberikan layanan masyarakat”.
(r/*)
