Mataram (Suara NTB)-Untuk memperkuat komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB menggelar Pertemuan Review Standar Pelayanan yang berlangsung Sabtu 2 maret 2024 kemarin di Aula Graha Gemilang RSUD NTB. Kegiatan ini juga sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (WBK-WBBM).
Direktur RSUD Provinsi NTB dr. H. Lalu Herman Mahaputra, M.Kes, MH mengatakan, kegiatan seperti ini sangat bagus, di mana RSUD NTB terus berkomitmen melakukan evaluasi pelayanan agar lebih baik. Diakuinya, standar pelayanan tidaklah mudah, karena itulah pihaknya membutuhkan masukan bahkan kritikan kepada manajemen rumah sakit sebagai bahan evaluasi. Sebab di kegiatan ini hadir sejumlah pihak, seperti lembaga dan komunitas.
“Kita juga sadar bahwa salah satu bentuk menuju profesionalisme dalam pelayanan, kami juga membutuhkan sebanyak mungkin masukan,” kata H. Lalu Herman Mahaputra atau dr. Jack, sapaannya saat memberi sambutan.
Ia mengakui, pelayanan RSUD Provinsi NTB saat ini banyak di bagian onkologi atau pelayanan kesehatan untuk pengobatan kanker. Berdasarkan laporan bidang perawatan dan pelayanan RSUD, dokter yang melayani pasien onkologi bekerja sampai tengah malam, bahkan hingga subuh lantaran jumlah pasien yang semakin banyak.
“Banyak kemudahan yang kita berikan di pasien yang onkoloagi. Tidak hanya pasien onkologi, namun semua pasien yang membutuhkan pertolongan, kita komitmen untuk memberikan yang terbaik,” katanya.
Namun demikian, pelayanan bidang onkologi masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan. Salah satunya adalah ketersediaan SDM yang terbatas jika dibandingkan dengan rasio jumlah kunjungan yang semakin meningkat.
Dalam hal pelayanan kepada pasien, dr.Jack menginginkan agar ada kolaborasi dan kerjasama yang semakin baik dengan semua rumah sakit dan Puskesmas di NTB. Puskesmas harus kembali ke fungsi pelayanan preventif dan promotif, yang mana setiap orang yang terdeksi lebih awal, maka Pukesmas harus mengambil peran pertama.
“Jangan sedikit-sedikit dirujuk ke RSUP. Kita tidak menolak, namun bagaimana faskes pertama dan rumah sakit di kabupaten/kota mengambil peran,” katanya.
Sementara itu Pj Sekda NTB Ibnu Salim mengatakan, sangat releven untuk membahas review standar pelayanan, terlebih harapan masyarakat terhadap RSUD NTB sangat besar. Dengan infrastruktur dan fasilitas rumah sakit yang terus ditingkatkan, maka tuntutan masyarakat juga semakin besar.
“Undang-undang Pelayanan Publik yang menuntut kita memberikan pelayanan yang terbaik. Setidaknya ada partisipatifnya, ada transparansinya, ada equality dalam pelayanan serta keterbukaan dalam pelayanannya,” ujarnya.
RSUD Provinsi menurutnya menjadi satu mercusuar baru pelayanan rumah sakit di wilayah Indonesia timur. Keberadaan rumah sakit ini semakin strategis karena NTB menjadi daerah destinasi wisata kelas dunia. Di sini juga telah hadir sejumlah event balap internasional yang bisa menggaet wisatawan.
“Oleh karena itu pelayanan ini menjadi strategis sekali untuk terus kita tingkatkan. Lebih-lebih ikhtiar rumah sakit yang terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Rumah Sakit Provinsi,”imbuh Pj Sekda.
Menurut Sekda, kualitas pelayanan yang sudah baik harus terus dipertahankan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, memberikan kepastian, akuntabel dan lainnnya. Karena itulah kegiatan review menjadi relevan dilakukan secara berkelanjutan. Ada data pembanding pelayanan di tahun sebelumnya dengan yang sekarang, sehingga bisa dilihat bagaimana pelayanan di tahun-tahun mendatang.
“Ini harus bertahap dan berkelanjutan dilakukan supaya menjadi guindance kita untuk terus meningkatkan pelayanan rumah sakit,” katanya.
Harus diakui kata Pj Sekda, masih ada ada keluhan pelayanan rumah sakit, terutama datang dari masyarakat yang tak mengerti proses dan prosedur pelayanan. Sehingga sosialisasi dan penyebarluasan informasi soal prosedur pelayanan memang perlu terus dilakukan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat.
“Bagian penting dari pelayanan itu ada pengaduan. Sehingga harus ada tanggapan dari pengaduan masyarakat tersebut,” ujarnya.(ris)
Foto : Direktur RSUD Provinsi NTB dr. H. Lalu Herman Mahaputra, M.Kes, MH saat menggelar Pertemuan Review Standar Pelayanan yang berlangsung di Aula Graha Gemilang RSUD NTB Sabtu 2 maret 2024 kemarin. (Suara NTB/ist)
