Taliwang (Suara NTB) – Akademisi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Dr. Zulkarnaen, menyatakan Provinsi NTB kedepan tidak hanya membutuhkan pemimpin yang paham birokrasi dan tata pemerintahan. Tetapi juga harus paham seluk beluk investasi, terutama di bidang pertambangan.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik UNY ini menjelaskan, pilihan calon pemimpin pada Pilkada NTB berbeda dengan Pilkada di daerah lain. Sebagai salah satu daerah pertambangan besar di Indonesia, NTB tentu butuh pemimpin yang benar-benar memahami, menguasai dan tahu bagaimana memanfaatkan potensi sektor pertambangan untuk kemajuan daerah dan masyarakatnya. “Penting pemimpin NTB tahu soal seluk beluk tambang. Bayangkan saat ini ada investasi tambang yang sedang berjalan di NTB seperti di Sumbawa Barat dan di kabupaten Dompu,” cetusnya.
Karena itu, Doktor Naen tanpa ragu menyebut nama Bupati Sumbawa Barat dua periode, Dr Ir HW Musyafirin sebagai sosok yang memiliki kemampuan tersebut dan karenanya ia mengatakan layak menjadi pemimpin NTB ke depan.
“Rekam jejak dan karir politik HW Musyafirin tidak diragukan lagi. Tidak salah bila kemudian banyak pihak yang mendukung Bupati KSB dua periode ini sebagai Cagub atau Cawagub di Pilkada NTB nanti,” cetus Doktor Naen.
Menurut Ketua Umum Forum Ilmu Sosial (FIS) Indonesia itu, sebagai daerah tambang – dimana pertambangan sekarang memasuki era industrialisasi – NTB membutuhkan pemimpin yang secara kualitas mampu dan paham tentang isu maupun pemanfaatan tambang untuk kepentingan pembangunan daerah.
Sebagai putra Tana Samawa, Doktor Naen sendiri merupakan akademisi yang intens mengikuti perkembangan pembangunan di Pulau Sumbawa, khususnya di Sumbawa Barat. Ia juga tak segan-segan melayangkan kritik terhadap berbagai program pembangunan yang saat ini sedang berjalan di Sumbawa Barat. Dari pengalaman menyampaikan kritik tersebut, dirinya mengakui figur H. W. Musyafirin sebagai pemimpin yang tidak alergi kritik.
“Saran-saran kita diakomodir dalam berbagai kebijakan. Tidak banyak pemimpin seperti itu. Saya kira tipe pemimpin seperti ini yang dibutuhkan NTB ke depan,” katanya.
Secara khusus ia juga mengakui turut memantau sepak terjang H.W. Musyafirin selama dua periode memimpin KSB. Doktor Naen, menilai tokoh yang juga didukung Prof KH Din Syamsuddin untuk maju di Pilkada NTB itu memiliki pengalaman dan kecakapan dalam menjaga dan mendukung iklim investasi sektor pertambangan khususnya di Sumbawa Barat.
Sebagai bupati, sambungnya, Musyafirin turut terlibat aktif dalam menyelesaikan sejumlah persoalan krusial berkaitan dengan investasi pertambangan di KSB. Ia mencontohkan soal penetapan dan keberlanjutan pembangunan pabrik smelter yang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di proyek tambang Batu Hijau.
Untuk merealisasikan pabrik smelter, pemerintah dihadapkan dengan cukup banyak persoalan terutama pembebasan lahan inti pembangunan pabrik milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) maupun pembebasan lahan di Desa Kiantar, untuk pembangunan bandara.
“Musyafirin sebagai bupati dalam hal ini berhasil menyelesaikan semua persoalan itu. Pembebasan lahan smelter dan bandara kemudian tuntas hingga sekarang pembangunan pabrik dan bandara pun sebentar lagi selesai kan,” tuturnya.
Bagi akademisi putra NTB ini, tidak banyak pemimpin daerah yang bisa melakukan seperti H. W. Musyafirin. Ia mencontohkan, kasus pembebasan lahan di pulau Rempang untuk kebutuhan investasi Rempang Eco City di pulau Batam. Dimana upaya itu menimbulkan penolakan masyarakat dengan cara demo besar-besaran hingga menjadi masalah nasional. “Nah di KSB padahal smelter ini juga kan proyek nasional, tapi tuntas. Dan salah satu kunci suksesnya cara pendekatan yang digunakan bupati KSB saat itu,” tukasnya seraya menambahkan bagaimana kemudian krusialnya pembebasan lahan smelter PT AMNT di KSB saat itu.
“Bayangkan kalau pembebasan lahan smelter AMNT tidak selesai saat itu, Mereka kan mengancam akan memindahkan pembangunan pabriknya ke daerah lain,” sambung Doktor Naen.
Selanjutnya ia menyampaikan, keberhasilan bupati KSB dalam menyelesaikan persoalan pembebasan lahan untuk kepentingan industri nasional ini dilakukan di tengah keterbatasan kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten.
“Kalau berbicara kewenangan pertambangan, itu tak ada di kabupaten tapi di provinsi dan pusat. Tapi itulah fakta di lapangan, pak bupati bisa menyelesaikan semua tanpa konflik di tengah masyarakat seperti yang terjadi di Rempang,” imbuhnya. (bug)
