Dompu (Suara NTB) – Survei Kesehatan Indonesia (SKI) menjadi rujukan baru penentuan jumlah stunting di setiap daerah. Kendati pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sudah menerimanya, namun hingga saat ini Pemerintah Daerah
Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu belum menerima hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dalam menentukan jumlah kasus stunting di daerah. Penurunan jumlah stunting skala Provinsi hingga 8 persen dipastikan berdampak bagi daerah, termasuk di Kabupaten Dompu.
Kendati hasil SKI belum diterima, Pemda Dompu akan tetap fokus menangani tumbuh kembang anak dalam penanganan stunting. Jika selama ini lebih difokuskan pada pertumbuhan anak, kedepan akan difokuskan juga pada perkembangannya. Karena anak stunting dipastikan mengalami gagal tumbuh dan kembang.
Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Annike Kusumawati, S.SiT, M.Kes saat dihubungi Suara NTB kemarin. “Kita belum terima hasil SKI per daerah. Yang sudah keluar baru tingkat Provinsi. Jadi kita belum tahu perkembangan stunting terbaru berdasarkan SKI,” kata Annike.
Selama ini, kata Annike, pihaknya fokus pada pengamatan pertumbuhan anak melalui pengukuran berat badan dan tinggi badan saat posyandu dilakukan. Data ini dijadikan data elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Barbasis Masyarakat (e-PPGBM). Berdasarkan hasil penimbangan Agustus 2023, anak kategori stunting di Kabupaten Dompu sebanyak 10,89 persen. Namun data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), kasus stunting di Kabupaten Dompu tahun 2022 sebanyak 21,6 persen.
“E-PPGBM bisa dijadikan acuan mengukur stunting, karena datanya real dan 100 anak yang ditimbang diimput datanya, bukan berdasarkan sample (contoh). Namun kedepan, kita harus memperhatikan tidak hanya faktor pertumbuhan, tapi juga pada perkembangan anak. Dua faktor ini menjadi penentu anak dikategorikan stunting,” katanya. (ula)
