Giri Menang (Suara NTB) – Angin segar bagi para perangkat desa yang ada di Lombok Barat (Lobar), menyusul mereka bisa
diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) dari Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah desa bisa memberikan
gaji 13 atau THR bagi perangkat desa, selama sumber anggaran yang dimanfaatkan untuk membayar
THR tidak menggunakan Dana Desa (DD).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( PMD) Kabupaten Lombok Barat H. Moh. Hakam
mengatakan pemerintah pusat sudah mengatur bahwa DD tidak diperbolehkan dialokasikan untuk
membayar THR perangkat desa. “Tetapi jika keuangan desa mampu membayar THR perangkat desa bisa
diambil dari Alokasi Dana Desa atau ADD,” terangnya, Senin 25 Maret 2024
.
Pemberian THR bagi perangkat desa ini sifatnya kondisional, tergantung kemampuan fiskal desa
tersebut, jika memang sumber anggaran desa tersebut tidak mampu untuk membayar THR, tidak
diwajibkan untuk memberikan THR kepada perangkat desa. “Jadi tergantung kondisi keuangan desa
untuk memberikan THR, ” ujarnya.
Terpisah, Pemerintah Desa Kecamatan Kuripan berupaya memberikan gaji ke 13 atau THR bagi
perangkat desa yang ada di Desa Kuripan. Meski pemerintah pusat sudah menegaskan bahwa kades dan
perangkat desa tidak boleh mendapatkan THR seperti yang sudah ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri
dan Menpan RB. Namun Kepala Desa Kuripan, Hasbi tetap berusaha untuk memberikan THR bagi
perangkat desa.
“Aturan yang disampaikan oleh pemerintah pusat itu, jika THR diambil dari Dana Desa ( DD). Saya tetap
berikan THR, yang tidak boleh itu menggunakan Dana Desa untuk berikan THR,” katanya kemarin.
Kalau dari dana desa, memang tidak boleh DD dialokasikan untuk THR bagi kades dan perangkat desa,
Untuk pembayaran THR ini biasanya akan diberikan pada H-10 sebelum lebaran, pemberian THR ini
diberikan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan semangat melayani perangkat desa kepada
masyarakat. ” Nanti seminggu sebelum lebaran kita bagikan, ” tegasnya.(her)
