Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram menggelar rapat paripurna penyampaian LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) Walikota Mataram tahun anggaran 2023, Senin 25 maret 2024. Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., bersama Wakil Ketua Abd Rachman, SH.
Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dalam pidatonya menyampaikan, anggaran Pendapatan Kota Mataram pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi Rp1,668 triliun lebih. Dari jumlah tersebut, gambaran kemandirian daerah tercermin dari capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi Rp492,075 miliar lebih. Sedangkan Anggaran Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi Rp1,653 triliun lebih. ’’Komitmen kami untuk program pembangunan yang holistik di berbagai aspek, terlihat pada beberapa indikator yang menunjukkan progresifitas,’’ ujarnya.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang pada tahun 2022 ada di angka 3,53 persen. Pada Tahun 2023 naik menjadi 4,51 persen. Di sisi lain, laju inflasi juga berhasil dikendalikan pada angka 3,04. Artinya berada pada target 3±1. Sedangkan angka kemiskinan turun dari angka 8,63 persen tahun sebelumnya, menjadi 8,62 persen pada Tahun 2023.
Dalam bidang kesehatan, keseriusan penanganan layanan kesehatan terbukti dengan tercapainya cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 97,49 persen dari total penduduk di Kota Mataram dan dianugerahi Universal Health Coverage (UHC) Award karena telah berhasil mewujudkan implementasi JKN-KIS di wilayahnya dengan jumlah kepesertaan mencapai lebih dari 95 persen dari total penduduk.
Yang juga sangat membesarkan hati, lanjut Walikota, angka prevalensi stunting turun jauh dari 17,13 persen tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023, berdasarkan data Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), angka prevalensi stunting Kota Mataram turun signifikan menjadi 8,81 persen.
Di sisi lain, demikian Walikota, sebagai ibukota provinsi yang menjadi barometer pendidikan, maka sarana dan prasarana terkait bidang pendidikan di Kota Mataram terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, capaian Indeks Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan Kota Mataram mencapai 70.93 (Tuntas Pratama). Penataan dan distribusi guru sendiri sudah mencapai 91 persen.
Kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Mataram juga menjadi atensi utama. Sehingga Kota Mataram berhasil meningkatkan nilai capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari 66,17 pada Tahun 2022 menjadi 72,31 di tahun 2023 dan dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kota Mataram berada pada kategori BB dengan nilai 71,02. Kota Mataram merupakan satu-satunya kota/kabupaten se Provinsi NTB yang berada pada level BB bersama dengan Pemerintah Provinsi NTB.
Sedangkan dalam hal opini BPK, Pemkot Mataram telah berhasil mempertahankan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sembilan kali berturut-turut. Kota Mataram saat ini terus berbenah, karena semakin banyak mata kini tertuju pada kita sebagai kota yang memiliki berbagai fasilitas dengan standar nasional, bahkan internasional.
Terbukti, Survei Ikatan Ahli Perencana (IAP) pada Bulan Februari 2024 lalu menempatkan Kota Mataram pada peringkat ketujuh Kota Paling Layak Huni di Indonesia, dengan skor Most Livable City Index (MLCI) sebesar 72,2 dari skala 100 poin. Ini seiring juga dengan hasil survei dari Politic Research & Marketing (Polram) NTB pada kegiatan Studi Regulasi Dan Persepsi Publik Terhadap Kinerja Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2023, menunjukkan bahwa sebanyak 81 persen masyarakat Kota Mataram menyatakan kepuasannya terhadap kepemimpinan HARUM (H. Mohan Roliskana – TGH. Mujiburrahman).
Diakhir paripurna, Sekretaris DPRD Kota Mataram, H. Lalu Aria Dharma BS, SH., membacakan pembentukan Pansus LKPJ yang diketuai, Drs. HM. Zaini dan Wakil Ketua Abdul Malik, S.Sos. (fit)
