Tanjung (Suara NTB) Sebagai pemenang pileg di Kabupaten Lombok Utara, tak menjadi jaminan bagi DPC PKB KLU untuk merengkuh sukses serupa di Pilkada Nopember mendatang. Hingga saat ini, PKB masih “memutar otak” untuk mewujudkan paket bakal calon Bupati dan Wakil Bupati meski tanpa koalisi. Potensi itu tidak menutup kemungkinan jika figur yang diusung nanti berasal dari non kader.
Hal itu dikatakan Ketua DPC PKB Kabupaten Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., Senin 25 Maret 2024. Ia memastikan PKB akan mengusulkan paket calon baik dengan koalisi atau bahkan tanpa koalisi.
“Yang pasti kita calonkan (paket) dari PKB, harus. Boleh kader, boleh non kader. Tentu kita harus mengusung mana figur yang dinilai mampu,” tegas Djohan.
Menilik stok figur di kalangan internal PKB Lombok Utara saat ini, Djohan mengakui semuanya adalah figur yang cukup baik. Namun pihaknya tentu harus memilih mana diantara sekian banyak kader yang dianggap paling baik. Dalam hal ini, calon yang dianggap paling baik dan mampu tersebut memiliki peluang menenangkan kompetisi.
Kader itu ada yang di dalam, ada di luar (eksternal),” imbuhnya.
Ketika ditanya terkait sejumlah isu bahwa PKB lebih menguatkan dukungan kepada figur eksternal, Djohan tak menampik.
“Iya, kalau itu. Kalau kita di dalam, boleh-boleh saja (mencalonkan eksternal). Syarat paling pokok adalah kemampuan, kapasitas dan isin tas,” ujarnya berkelakar.
“Harus itu (isi tas), dan loek (banyak). Kita mau jadi DPRD saja harus banyak uang, apalagi Bupati dan Wakil Bupati,” kelakarnya lagi.
Terlebih lagi pada Pilkada mendatang, PKB berpeluang mengusung paket calon tanpa harus menunggu hasil koalisi dengan partai lain. Dukungan 6 kursi DPRD (sama dengan 20 persen), mengantarkan PKB sebagai satu-satunya partai yang berhak mengajukan calon tanpa menunggu hasil koalisi.
PKB ini 6 kursi, Alhamdulillah. Saya berterima kasih kepada teman-teman wartawan atas dukungannya (publikasi) untuk daerah. Mudah-mudahan, (ikhtiar) harus terus kita lakukan,” ajaknya.
“Koalisi belum putuskan, kalau menurut syarat, PKB boleh ajukan calon paket dengan figur di PKB saja. Boleh, tapi kita ‘kan tidak mau berpikir pendek, apalagi dalam rangka suksesnya pembangunan di daerah,” tandas Djohan.
