Bahas LKPJ Kepala Daerah
DPRD Loteng Bentuk Gabungan Komisi
Praya (Suara NTB) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah membentuk gabungan komisi untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tahun 2023.
Gabungan komisi itu nantinya direncanakan akan bekerja selama satu bulan untuk membahas, mengukur dan menilai kinerja pasangan Bupati dan Wabup Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP.M.AP – Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.Si., selama tahun 2023 lalu dan dipimpin langsung unsur pimpinan DPRD Loteng.
Keputusan pembentukan gabungan komisi tersebut diambil pada rapat paripurna DPRD Loteng, Rabu (27/3). “Sesuai tata tertib DPRD Loteng, pembahasan LKPJ kepala daerah dilakukan oleh komisi atau gabungan komisi. Dan, kita putusan membentuk gabungan komisi yang berasal dari unsur semua komisi di DPRD Loteng,” terang Ketua DPRD Loteng M. Tauhid, S.IP., saat memimpin rapat paripurna DPRD Loteng.
Nantinya gabungan komisi akan bekerja mulai hari Kamis 28 Maret 2024 hari ini sampai tanggal 24 April 2024 mendatang dengan agenda utama membahas LKPJ kepala daerah tahun 2023. Pihaknya berharap proses pembahasan bisa berjalan lancar dan bisa selesai tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, pada rapat paripurna DPRD Loteng yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD Loteng tersebut, Bupati Loteng H.L. Pathul Bahri, S.IP.M.AP., secara langsung menyampaikan pidato pengantar LKPJ kepala daerah tahun 2023.
Dikatakannya, penyampaikan LKPJ merupakan amanah undang-undang dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui lembaga legislatif. Di mana kepala daerah diharuskan menyampaikan LKPJ paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Selama pembahasan itu nantina pihaknya berharap bisa memperolah masukan dan evaluasi. Hal ini sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, dalam menjalankan proses pembangunan di masa-masa yang akan datang.
Pathul mengungkapkan, secara umum perekonomian Loteng pada tahun 2023 bergerak secara positif. Hal itu sejalan dengan makin meningkatnya roda perekonomian masyarakat dan ditopang oleh terbangunnya proyek-proyek strategis di daerah ini. Ditambah dengan terselenggaranya berbagai event skala internasional di daerah ini.
Salah satu indikatornya yakni kinerja perekonomian yang ditunjukkan dengan angka Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) tahun 2023 yang mencapai Rp21,25 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar Rp2,01 triliun dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp19,24 triliun. Pun demikian halnya dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Loteng atas dasar harga berlaku juga mengalami peningkatan angka sebesar Rp 19,50 juta.
Pertumbuhan ekonomi juga tumbuh secara positif pada angka 5,77 persen. Kondisi ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yang sebesar 3,55 persen dan, menempatkan Loteng sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di NTB.
Kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pendidikan serta daya beli yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga semakin baik. Di mana tahun 2023 IPM Loteng meningkat menjadi 70,41 poin dari tahun sebelumnya sebesar 67,57 poin.
Demikian pula berbagai upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan terus dilakukan secara simultan, terpadu dan terintegrasi melibatkan perangkat daerah dan stakeholders terkait. Hasilnya, persentase angka kemiskinan Loteng kini berada berada di urutan ke 4 dari 10 kabupaten/kota di NTB, sebesar 12,93 persen. (kir)
