Sembilan Indikator RPJMD Gagal Dicapai, PAD dan Rata-rata Lama Sekolah Jadi PR Berat
Lombok Barat (Lobar) telah berusia 66 tahun pada tanggal 17 April 2024. Di usia 66 tahun ini, beberapa hal menjadi Pekerjaan Rumah (PR) yang berat harus dicapai Pemkab ke depan. Di antaranya, sembilan indikator RPJMD yang dipastikan gagal dicapai hingga akhir masa jabatan Bupati tanggal 23 April mendatang. PR berat lainnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan rata-rata lama sekolah yang masih anjlok jauh dari harapan. Hingga mau berakhir masa jabatan Bupati Lobar, Pemkab belum juga mampu menuntaskan atau mencapai target RPJMD. “Dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD, terdapat sembilan indikator belum tercapai dan 11 sudah tercapai,” sebut Kepala Bappeda Lobar, H. Ahmad Saikhu belum lama ini.
Ia menyampaikan kondisi capaian target Indikator Makro Daerah Lobar. Sejauh ini, Pemda dapat memenuhi beberapa target indikator RPJMD Tahun 2019-2024 walaupun masih terdapat indikator yang belum memenuhi target. Adapun beberapa indikator RPJMD yang telah tercapai atau memenuhi target indikator RPJMD yaitu IKM, Opini BPK, persentase wilayah terhubung dengan pusat perekonomian, persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum layak.
Kemudian indikator persentase angka kemiskinan, Usia Harapan Hidup (UHH), Kabupaten Layak Anak, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air Sungai, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Ketahanan Daerah. Di sisi lain, beberapa indikator yang belum memenuhi target di antaranya Nilai AKIP Daerah, persentase Rumah Layak Huni, persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah, Nilai PDRB per kapita (ADHK), Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pemda sebenarnya mampu meraih predikat KLA Nindya, dan mendapatkan penghargaan. Realisasi PAD masih sangat minim. Berkisar antara 15-17 persen menyokong APBD.
Yang masih menjadi PR juga lanjut Kepala Bappeda, adalah pada rata-rata lama sekolah. Karena tren capaian pertumbunannya lambat dengan 6,67 point. “PR kita ini,” ujarnya. Namun ada yang belum masuk penilaian yakni terdapat 3.000 orang yang sudah diluluskan program paket A, B maupun C. Bahkan tahun depan ditarget oleh OPD terdapat 10 ribu warga yang akan ditangani Program kejar paket. Untuk menggenjot rata-rata lama sekolah ini, tentu OPD terkait harus lebih meningkatkan upayanya. “Dan itu akan jadi prioritas kita, mumpung kita lagi susun RPJP, RPJMD dan RPD 2025-2026,” ujarnya.
Sekda Lobar H. Ilham mengaku Pemkab Lobar masih tergantung pada APBN dengan persentase yang tinggi dengan kisaran 85 persen keuangan daerah dari pusat (ABPN). “Artinya PAD hanya di bawah 20 persen (18 persen) menyokong APBD,” jelasnya.
Pihaknya pun meminta agar semua OPD harus kreatif menggali potensi PAD yang belum bisa digali. OPD harus melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber PAD agar lebih meningkat lagi. “Kita mencari potensi PAD lain, perlu kita lakukan terus menerus,’’ tegasnya. (her)
