Mataram (Suara NTB) – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi NTB mengingatkan kepada pemerintah daerah dan stakeholder lainnya agar tidak mengurangi fokusnya mempersiapkan diri menjadi tuan rumah kembali gelaran MotoGP Mandalika tahun 2024 ini.
Sebagaimana diketahui, MotoGP Mandalika 2024 akan digelar 27-29 September 2024. Sirkuit kebanggan Indonesia ini kembali menjadi tuan rumah balap motor paling bergengsi di dunia. Ketua Organda Provinsi NTB, Junaidi Kasum mengatakan, meskipun gelaran balap internasional ini diselenggarakan pada momentum tahun politik, tahun Pilkada di NTB, diharapkan, tidak mengurangi animo daerah untuk memperispkan diri dengan sebaik-baiknya sebagai tuan rumah.
“Event ini tidak ada sangkut pautnya dengan politik, dan sebagainya. Jadi, tidak boleh fokus kita mempersiapkan diri sebagai tuan rumah berkurang, hanya karena masih berlangsungnya momentum tahun Pilkada,” kata JK, panggilan akrabnya. Ditemui di Mataram, Rabu 24 april 2024 dia menegaskan, kendatipun kepala daerah masih dikendalikan oleh bukan pejabat definitif (gubernur dan sekda), fokus menjadi komando persiapan sebagai tuan rumah tidak boleh berkurang.
“Seharusnya, MotoGP sudah harus diramaikan dari sekarang. Dipersiapkan. Promosikan. Jangan dong kita fokus pada persoalan politik. Karena MotoGP itu sekali lagi tidak ada sangkut pautnya dengan politik,” katanya mengulang pernyataan. Organda NTB, lanjut JK, sebagai salah satu bagian dari persiapan mensukseskan gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika, menurutnya secara otomatis sudah mempersiapkan armada-armada yang akan digunakan oleh pengunjung/penonton MotoGP nantinya.
“Kita sudah punya beberapa kali pengalaman menjadi tuan rumah WSBK, MotoGP, begitu juga MXGP. Saya pikir teman teman ini sudah siap, dengan armadanya. Kalau dari sisi transportasi darat, saya rasa kita sudah sangat siap,” imbuhnya. Yang paling penting kata JK, bagaimana upaya mendatangkan sebanyak-banyaknya penonton MotoGP Mandalika tahun 2024 ini. Sehingga, efeknya dapat menggerakkan berbagai sektor pendukung.
Hal lain yang ditekankannya, pemerintah daerah juga harus mulai memikirkan bagaimana agar momentum MotoGP tidak dinikmati sebesar-besarnya bukan oleh orang / pengusaha lokal sendiri. “Cobalah, diperhatikan, bagiamana caranya supaya saat MotoGP nanti, justru kendaraan-kendaraan dari luar yang banyak masuk. Sementara kita akan jadi penonton saja. Istilahnya kendaraan luar ini bayar pajaknya di daerah lain, tapi nyari uangnya di daerah kita. Ini juga harus diatur,” demikian JK. (bul)
