Mataram (Suara NTB)- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian kembali mengapresiasi Provinsi NTB karena mampu mengendalikan harga-harga di bulan April ini. Hal ini terlihat dari Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai proxy inflasi pada minggu ke empat yang menunjukkan IPH NTB paling rendah secara nasional di angka -4,19 persen.
IPH terendah itu terlihat dari pemaparan Mendagri dalam rapat koordinasi (rakor) inflasi yang berlangsung Senin 29 April 2024 secara online. Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten II Setda NTB Dr. H Fathul Gani mewakili Pj Gubernur NTB, Kepala Biro Perekonomian Setda NTB H. Wirajaya Kusuma, MH dan Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB Muhamad Riadi.
Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut antara lain BPS, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait.
Mendagri mengatakan, selain NTB, provinsi dengan IPH terendah adalah DKI Jakarta, Bali, Gorontalo, Jambi, Sumatera Barat, dan lainnya. IPH tertinggi adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Papua Barat, Maluku dan Papua.
“Yang paling bagus adalah Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan Pak Pj Gubernur, Pak Gita rajin melakukan Rakor mingguan dengan para Bupati/Walikota se NTB karena cukup bagus,” kata Mendagri M. Tito Karnavian saat membuka Rakor tersebut.
Paralel dengan Provinsi NTB, sejumlah kabupaten di daerah ini juga terpantau memiliki IPH yang rendah yaitu Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Lombok Barat. IPH ketiga daerah ini berada di angka rata-rata minus 5 persen.
Kepala Biro Perekonomian Setda NTB H. Wirajaya Kusuma, MH mengatakan, Mendagri memberikan apresiasi kepada NTB karena memiliki IPH sebagai proxy inflasi pada minggu ke empat yang terendah secara nasional di angka -4,19 persen. IPH berasal dari tujuh kabupaten di NTB diluar Kota Mataram, Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa.
“Mudah-mudahan inflasi bulan April bisa terkendali ya, sesuai dengan target nasional lah. Situasinya memang harga beras sudah cenderung stabil karena sudah masuk panen raya. Namun di sisi lain juga produksi-produksi yang volumenya berkurang seperti tomat, bawang merah, namun memang beras yang paling dominan di kelompok volatile food ini,” ujarnya.
Wirajaya mengatakan, rata-rata stok komoditas di NTB telah terpenuhi, namun harga komoditas tersebut yang cenderung berfluktuasi karena hukum pasar. Saat stok agak terbatas di saat permintaan pasar meningkat, maka akan terjadi kenaikan harga.
“Namun jika permintaan normal, maka harga komoditas akan menemukan titik keseimbangannya. Pemerintah daerah juga tetap melakukan koordinasi, kolaborasi dan sinergi terutama untuk intervensi pasar melalui bazar pangan murah, operasi pasar dan sejenisnya,” ujarnya.
Terkait dengan inflasi, Wirajaya memberi atensi kepada kabupaten Sumbawa karena sejak menjadi daerah Indeks Harga Konsumen (IHK) pengambilan sampel inflasi, andil inflasi dari kabupaten ini paling tinggi dibandingkan Kota Mataram dan Kota Bima.
“Kabupaten Sumbawa selalu yang tertinggi dari dua kota sebagai IHK di NTB sejak dihitung dari Januari, Februari dan Maret. Sehingga kita minta teman-teman Kabupaten Sumbawa agar bekerja keras untuk mengendalikan inflasi,” katanya.
Untuk diketahui, pada Maret 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi NTB sebesar 3,63 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,74. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) provinsi NTB bulan Maret 2024 sebesar 0,87 persen dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) di bulan Maret 2024 sebesar 0,99 persen. Namun Pemprov NTB menginginkan agar inflasi bulan April besok bisa lebih rendah, sesuai dengan arahan pemerintah pusat.(ris)
