Mataram (Suara NTB) – Kantor Bahasa NTB melaksanakan Kegiatan Layanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum dalam Rangka Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik dan Tata Naskah Dinas di Kota Bima dan Kabupaten Bima pada Selasa 30 mei 2024 lalu. Kegiatan yang berlangsung di Aula Wali Kota Bima tersebut dihadiri oleh 50 peserta dari lembaga pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga swasta berbadan hukum di Kota Bima dan Kabupaten Bima.
Sekretaris Daerah Kota Bima dalam pembukaan berharap setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memasifkan penggunaan bahasa Indonesia dalam ruang publik dan naskah dinas serta tidak merasa takut salah karena akan didampingi oleh Kantor Bahasa NTB.
“Penggunaan bahasa di ruang publik dan dokumen terus kami lakukan secara intensif dan sungguh-sungguh. Dalam praktiknya, tentu akan ada tantangan yang dihadapi. Namun, di sisi lain upaya pelatihan dan pendampingan pengutamaan bahasa negara pun menciptakan peluang untuk mempertegas posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di tengah himpitan bahasa di ruang publik. Tantangan pastinya ada.
Misalnya, masih ada beberapa lembaga yang mungkin khawatir ditemukannya penggunaan kaidah kebahasaan yang kurang tepat. Namun, jangan takut karena semua akan dibina dan didampingi terus untuk perbaikan, kemajuan, dan pelestarian bahasa. Inilah yang menjadi tujuan utama dilaksanakan kegiatan pada pagi hari ini,” ungkap Sekda Kota Bima, H. Mukhtar.
Selain itu, pada kesempatan tersebut Pemerintah Kota Bima dan Kantor Bahasa NTB melakukan serah terima plakat dan kaus kegiatan. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penyampaian materi serta diskusi. Selain narasumber dari Kantor Bahasa, hadir juga narasumber dari STKIP Taman Siswa Bima. Antusiasme peserta cukup tinggi dilihat dari banyaknya peserta yang bertanya sepanjang penyampaian materi.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Bahasa NTB, Puji Retno Hardiningtyas disaksikan oleh Koordinator KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum menyebutkan bahwa kita harus sejalan dengan slogan Trigatra Bangun Bahasa “utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing”, selayaknya setiap bahasa dapat berkembang sesuai dengan fungsinya, saling mendukung dan tidak saling menyertakan bahasa yang satu dengan yang lainnya. “Diharapkan pada akhir pelatihan, lembaga yang ikut serta bisa menjadi lembaga model dalam penggunaan bahasa, baik di ruang publik maupun dalam tata naskah dinas khususnya di Kota Bima dan Kabupaten Bima,” harapnya.
Kegiatan ini diharapkan akan berdampak pada lembaga-lembaga lain dengan cara pengimbasan yang nantinya akan dilakukan oleh lembaga-lembaga yang menjadi sasaran pelatihan. Setelah tiga tahun, harapannya setiap lembaga dapat mengimbaskan praktik ini dengan baik. Hal tersebut tentu akan menjadi program yang efektif dalam penggunaan bahasa yang benar di lembaga lain. (ron)
