Tanjung (Suara NTB) – Bawaslu Kabupaten Lombok Utara (KLU) menilai persaingan politik calon kepala daerah pada tahun 2024 – bulan November mendatang akan lebih dinamis. Tidak menutup kemungkinan, dinamika yang banyak beredar adalah informasi hoaks dimana pemilih pemula adalah kategori yang paling rentan terdampak.
“Untuk itu, pada Pilkada tahun 2024 nanti kami tetap tingkatkan pengawasan partisipatif yang melibatkan seluruh komponen. Kami juga perlu mengukur sejauhmana tingkat partisipasi pengawasan publik,” ungkap Kordiv P2HP Bawaslu Kabupaten Lombok Utara, Ria Sukandi, belum lama ini.
Ia menjelaskan, kegiatan sosialisasi oleh penyelenggara Pemilu perlu ditingkatkan. Selain itu, edukasi politik melalui dorongan parpol idealnya dilakukan simultan dan menyeluruh .
Berkaca pada Pilkada 2019 lalu, Andi mencatat terdapat sekitar 2000 lebih penyebaran berita hoaks. Untuk itu, Bawaslu KLU juga memandang penting memetakan segmen masyarakat yang termakan isu hoaks.
“Pemetaan segmen masyarakat yang cepat termakan isu hoaks ini perlu, karena ada kecenderungan terjadi di pemilih pemula,” ujarnya.
Selain itu, Bawaslu KLU juga ke depannya akan mengatensi keberadaan akun-akun palsu yang mengatasnamakan parpol, tim sukses calon maupun pendukung perseorangan.
Dalam banyak kasus, akun palsu cenderung subjektif, berpotensi menyebarkan informasi palsu, hingga menyebarkan isu SARA yang berbau provokatif. “Kami pernah melapor dan meminta sejumlah akun palsu di-takedown melalui Kominfo di Jakarta. Apalagi kalau isu SARA, kami lebih cepat laporkan karena khawatir terjadi dampaknya yang bisa membenturkan kelompok-kelompok horizontal,” tegasnya. (ari)
