Giri Menang (Suara NTB) –Kondisi jalan di wilayah perbatasan Lombok Barat (Lobar) dengan Kota Mataram di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi mengundang perhatian dari anggota DPRD. DPRD meminta Pemkab Lobar jangan mengukur pembangunan infrastruktur dari KTP warga yang ada di sebuah wilayah.Ketua komisi III DPRD Lombok Barat, H Jumahir menilai dasar pengerjaan jalan seharusnya mengacu pada persentase lintasan harian rata-rata (LHR), sehingga pengerjaan jalan Terong Tawah disebutnya harusnya dilihat dari segi kewenangan daerah yang memiliki wilayah.
“Semakin tinggi lintasan harian (dilalui) oleh kendaraan, maka semakin besar prioritas untuk memperoleh penanganan perbaikan dan pemeliharaan,” terang Jumahir, saat dikonfirmasi di gedung DPRD Lobar, Senin 6 Mei 2024.Selain itu, kelayakan jalan untuk mendapatkan prioritas penanganan dan pemeliharaan seperti yang tertuang dalam aturan Kementerian PUPR juga disebutnya adalah jalan yang menjadi penghubung antar daerah. “Artinya, kalau konektivitasnya antar kabupaten/kota, justru harus mendapatkan prioritas lebih,” imbuhnya.
Bahkan prioritas penanganan jalan itu juga dikatakannya perlu ditinjau dari sisi dampak keberadaan jalan tersebut dalam peningkatan ekonomi masyarakat.”Jalan-jalan yang memang menjadi jalur untuk meningkatkan arus ekonomi, itu harus mendapatkan penanganan prioritas yang lebih,” tegas politisi asal Narmada ini.
Hal-hal tersebut lah dikatakannya harus menjadi acuan Pemerintah dalam proses penanganan infrastruktur, sehingga, pihaknya menilai bahwa perbaikan jalan harus tetap dilihat dari segi kewenangan, terlebih jika jalan tersebut merupakan jalan lintas kabupaten.
“Kalau kita, melihatnya dari segi kewenangan saja lah, terlepas daripada yang bersangkutan (warga perumahan) ber-KTP Kota atau Lombok Barat,” pungkasnya.
Jumahir menuturkan, bahwa dari hasil audiensi yang dilakukan Komisi III DPRD Lobar dengan Dinas PUTR Lobar, jalan Terong Tawah juga layak masuk dalam jalan yang diharapkan segera ada penanganannya.(her)
Â
