Dompu (Suara NTB) – Gaji perangkat Desa Jala Kecamatan Hu’u tahun 2024 hingga saat ini belum juga dibayarkan. Hal ini sebagai akibat dari Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Jala tahun 2024 belum dicairkan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Dompu.
Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Dompu, Muhammad Nastap, SE yang dikonfirmasi, Rabu 15 Mei 2024 siang membenarkan, jika perangkat Desa Jala Kecamatan Hu’u hingga saat ini belum menerima gaji sejak awal 2024. ADD Desa Jala sebagai sumber pembayaran penghasilan tetap perangkat Desa hingga saat ini belum dicairkan. “Itu menjadi ranahnya BPKAD,” kata Nastap.
Diakui Nastap, pada pencairan tahap ketiga tahun 2023 lalu Desa Jala mencairkan ADD sebesar Rp.250 juta. Anggaran ini belum ada pertanggungjawaban dari Pemdes setempat. BPKAD meminta agar Pemdes Jala menyampaikan SPJ anggaran ADD tahun 2023. Karena terjadi pergantian kepala Desa, oleh kepala Desa Jala saat ini enggan mempertanggungjawabkannya.
Apalagi anggaran Rp250 juta tersebut digunakan oleh kepala desa sebelumnya termasuk untuk pembayaran gaji perangkat desa yang telah diberhentikan oleh Bupati. “Sekarang telah diserahkan ke Inspektorat (Kabupaten Dompu) untuk melakukan audit khusus,” ungkap Nastap.
Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Haeruddin, SH yang dikonfirmasi terpisah membenarkan, tengah melakukan audit khusus terkait ADD Desa Jala tahun 2023. Audit ini atas pengajuan dan baru berjalan 2 pekan dan pemanggilan para pihak tengah dilakukan. “Kita sedang panggil perangkat desanya,” kata Haeruddin.
Sementara untuk Dana Desa (DD) yang diperuntukan bagi kegiatan fisik di Desa, tidak ada masalah. Bahkan Kabupaten Dompu sebagai daerah dengan progres pencairan dan pertanggungjawaban tertinggi di NTB. Hingga saat ini, pencairan DD tahun 2024 mencapai 65 persen. “Karena progres ini, Pemda Dompu kemarin mendapat penghargaan yang diterima oleh Kepala DPMPD di Mataram,” ungkap Nastap. (ula)
