Selong (Suara NTB)- Kantor Desa Nyiur Tebel, di Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur (Lotim), menjadi pusat perhatian setelah warga setempat melakukan penyegelan pada dini hari sekitar pukul 02:00 Wita. Diduga, warga kecewa dan tidak puas dengan kepemimpinan Kades Maryun. Warga minta kades Maryun mundur dari jabatannya.
Anggota BPD Desa Nyiur Tebel, Lalu Abdurrahman Hakim menjelaskan, warga menolak dipimpin kembali oleh Kades yang pernah terjerat kasus hukum dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada tahun 2023. “Warga menolak untuk dipimpin oleh mantan narapidana (Napi), dan menuntut agar Kades tersebut mundur dari jabatannya,” ungkapnya.
Meski Kades tersebut sudah mulai bekerja dua hari, masyarakat mempertanyakan legalitas dan etika kepemimpinannya. Mereka menegaskan bahwa keinginan untuk melakukan demonstrasi dan penolakan sudah lama terjadi, dan akhirnya mencapai puncaknya dengan penyegelan kantor desa.
Warga meminta agar masa jabatan Kades tidak diperpanjang. Pemerintah Daerah Kabupaten Lotim melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) diminta untuk bertindak tegas.
Kades Nyiur Tebel, Maryun, sendiri menyatakan dirinya sudah dinyatakan bebas bersyarat dan tidak bisa dipecat dari jabatannya. Ia menegaskan bahwa tuduhan terhadapnya sudah dibuktikan di persidangan, dan meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh cerita dari luar.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lotim, Salmun Rahman, menjelaskan bahwa berdasarkan aturan yang ada, Kades tidak bisa dipecat dari jabatannya. Meskipun demikian, DPMD akan melakukan mediasi kedua untuk mencari solusi atas tuntutan masyarakat.
Penyegelan kantor desa tersebut berdampak pada terganggunya pelayanan di kantor desa, yang akhirnya dipindahkan ke Mushola samping kantor desa. Situasi ini menunjukkan ketegangan antara masyarakat dan pemerintah desa, yang berusaha mencari jalan keluar dari konflik yang terjadi. (rus)
