Giri Menang (Suara NTB) – Kendati Pemkab Lombok Barat (Lobar) mampu menekan warga miskin ekstrem, akan tetapi jumlah penduduk miskin ekstrem masih lumayan tinggi. Jumlahnya mencapai 61.100 kepala keluarga (KK) atau setara 237 954 jiwa. Mereka ini berada pada Desil 1 hingga 2. Dan puluhan ribu KK di antaranya masuk dalam pendataan verifikasi dan validasi ulang oleh Dinas Sosial (Disos) Lobar.
Dari data Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial mengacu pada data P3KE tahun 2023, total penduduk yang masuk kategori miskin 61.100 kepala keluarga (KK) atau setara 237 954 jiwa. Masing-masing sebanyak 61 ribu KK lebih warga miskin ekstrem. Masing-masing pada Desil 1 sebanyak 26.360 KK atau 110.993 jiwa. Desil 2 sebanyak 18.846 KK atau 70.500 jiwa dan Desil 3 sebanyak 15.484 KK atau 56.461.
“Jumlah berdasarkan P3KE itu 61.100 KK dan 237 954 jiwa warga miskin,” terang Kabid Penanganan Fakir Miskin pada Dinsos Lobar Zaenal Mutaqin, kemarin.
Dikatakan, kalau melihat data per kecamatan, jumlah kemiskinan ekstrem yang termasuk tinggi adalah Sekotong, kemudian diikuti kecamatan lainnya. Dari data ini, jika dibanding dengan jumlah DTKS mencapai 479.716 jiwa dengan 182.759 KK. Dari jumlah DTKS ini belum semua diintervensi bantuan.
Kepala Disos Lobar Lalu Martajaya menjelaskan, dari jumlah 182.759 KK yang masuk DTKS ini 91 ribu KK sudah masuk data intervensi. Seperti bantuan pangan beras, yang direncanakan hingga bulan Juni. Sedangkan sisanya 90 ribu KK lebih sudah masuk data intervensi bansos.”Yang penerima bantuan ini 91. 868 KK, bertambah dari sebelumnya,” kata Lalu Martajaya.
Dikatakan, data penerima bansos ini terus bertambah, kalau dilihat dari data sebelumnya bansos, seperti PKH dan BPNT sebanyak 89 ribu KK. “Hari ini data P3KE jadi 91 ribu KK lebih,” sebutnya.
91 ribu KK yang mendapatkan bansos ini termasuk di dalamnya ada warga miskin ekstrem, kaum difabel dan lansia.Sedangkan puluhan ribu KK yang belum masuk bansos ini sudah mendapatkan program kesehatan baik JKN Pusat maupun BPJS daerah. Mereka ini, kata dia, berhak mendapatkan bansos, sehingga ke depan, kepala keluarga yang belum mendapatkan bansos ini, akan dimasukkan bertahap ke penerima bansos. Ketika ada KK yang graduasi, KK yang belum masuk bansos akan masuk menggantikan KK yang graduasi tersebut. “Jadi otomatis nanti digantikan oleh yang belum masuk penerima bansos,” ujarnya. Pihaknya secara rutin mengusulkan warga yang belum masuk bansos ini ke pusat agar mendapat bansos. (her)
