Mataram (Suara NTB) – Pengusaha perhotelan di Kota Mataram menyayangkan, pemerintah Kota Mataram tidak memberikan izin penyelenggaraan event internasional Motor Cross Grand Prix (MXGP) yang direncanakan dilaksanakan di sirkuit MXGP di eks Bandara Selaparang, Rembiga, dengan alasan.
Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Made Adiyasa mengaku kaget mendapat informasi eksekutif dan legislatif di Kota Mataram menolak dilaksanakan event bergengsi kelas dunia ini di Mataram. “Terlepas dari masalah apapun, mestinya itu harus tetap bisa dilaksanakan. Solusinya kan bisa diselesaikan, antara pemerintah dengan BUMN,” katanya.
Menurutnya, mestinya pemerintah mempertimbangkan dampak ikutan dari penyelenggaraan MXGP, seperti yang dirasakan saat diselenggarakannya MXGP Samota Sumbawa dan MXGP Lombok tahun lalu. “Saat seri MXGP digelar di Lombok tahun lalu, dampaknya terhadap akomodasi, hunian kamar (hotel) dari event hiburannya cukup tinggi. Di tempat saya saja okupansi hotel di atas 70 persen,” katanya.
Event MXGP Lombok tahun lalu yang dirangkai dengan kegiatan hiburan, mampu mendatangkan cukup banyak orang ke Mataram. Meskipun itu wisatawan antar daerah di dalam provinsi. Hotel-hotel di Kota Mataram berisi. Bahkan, saat itu, hotel-hotel menambah melibatkan lebih banyak tenaga kerja untuk melayani tamu hotel.
“Tiga hari event hiburan di Sirkuit Selaparang tahun lalu kita kaget juga, karena ramai tamu. Nah, event sekelas ini yang bisa mendongkrak ekonomi. Jadi sangat sayang kalau ditolak,” tambahnya. Made Miyasa menambahkan, saat ini event-event sepi, apalagi event internasional. Mestinya, saat ada peluang diselenggarakannya event bergengsi dunia seperti MXGP diselenggarakan di Kota Mataram, menurutnya pemerintah harus mendukung.
“Terlepas dari persoalan apapun, mestinya pemerintah melihat peluang positif dari dampak diselenggarakannya event tersebut,” katanya. MXGP adalah event dunia, dengan diselenggarakannya event ini di daerah, salah satu dampak positif yang diterima daerah adalah promosi daerah. “MXGP ini sama dengan MotoGP. Sama – sama benggengsi di dunia. Bedanya, satunya balap di aspal, satunya balap di lintasan ekstrem. Dan tidak jarang daerah menjadi tuan rumah event ini,” ujarnya.
Tidak diberikannya izin penyelenggaraan MXGP di eks Bandara Selaparang, dikatakan Made Miyasa, bertolak belakang dengan semangat mendorong sektor pariwisata di daerah ini. sektor pariwisata berkaitan erat dengan promosi, dan mendatangkan orang luar. “Ini kontradiktif dengan semangat mengundang orang berkunjung ke daerah kita. Orang mau berkunjung itu harus ada event yang jadi magnetnya,” tambahnya.
Padahal, sejak tahun lalu event ini dinanti oleh pelaku usaha akomodasi di Kota Mataram. Berdasarkan informasi yang diterima dari anggota AHM, hotel-hotel terdekat yang ada di Eks Bandara Selaparang sudah menerima pesanan kamar untuk moment MXGP Lombok tahun 2024 ini. Masih ada waktu, sebelum penyelenggaraan tahun ini. Menurut Made Miyasa, pemerintah diharapkan bijak. Melihat kepentingan lain yang tak kalah besar atas dampak penyelenggaraan MXGP. (bul)
