Giri Menang (Suara NTB) Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalak BPBD) Lombok Barat, Sabidin mengklaim bahwa persoalan surat pertanggung jawaban (SPJ), dana bantuan gempa senilai Rp1,4 Triliun tahun 2018-2019 silam telah rampung.Dimana sebelumnya, terdapat 1.350 unit RTG ini SPJ-nya tidak ada.
“Sudah selesai kalau masalah itu (SPJ dana gempa),”klaim Syahrudin, Senin 3 Juni 2024. Sebelumnya BPBD kesulitan membuat SPJ, lantaran sulit mencari Aplikator dan Pokmas yang mengerjakan 1.350 RTG. Akan tetapi menurut informasi yang diperoleh mantan Kadisnaker itu, bahwa itu sudah bisa diselesaikan. “Informasi yang saya peroleh itu sudah kelar, kalau sekarang sudah kelar, ndak tahu detail nya karena informasi terakhir sudah kelar semua,”katanya.
Diberitakan sebelumnya, terdapat 1.350 unit RTG SPJ-nya tidak ada. Bangunan RTG sudah terbangun, tetapi SPJ nya tidak ada. Dasar membuat SPJ ini sendiri, nama kelompok (Pokmas), KK, KTP penerima bantuan yang masuk Pokmas, nota pembelian batang, izin pihak yang mengerjakan dalam hal ini aplikator. Namun setelah BPBD berupaya mencari kelengkapan tersebut, sulit ditemukan.
Dari 1.350 RTG berada tergabung dalam 58 Pokmas. Dan 58 Pokmas ini ditangani 15 aplikator. BPBD sebelumnya kesulitan, lantaran KK, KTP penerima, Pokmas dan Aplikator sulit dicari. Diketahui, total dana gempa Rp1,49 triliun yang digelontorkan untuk membangun puluhan ribu rumah tahan gempa di Lombok Barat (Lobar). (Her)
