Mataram (Suara NTB) –Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang berlangsung secara hibrid, Selasa 4 Juni 2024 kemarin. Pemprov NTB secara rutin ikut ambil bagian dalam Rakor tersebut. Di mana Pj Gubernur NTB diwakili oleh Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Drs. H. Wirajaya Kusuma, MH.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir yang memimpin Rakor tersebut menyampaikan, angka inflasi Indonesia secara tahunan Year-on-Year (YoY) pada Mei 2024 terhadap Mei 2023 berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 2,84 persen. Angka ini juga lebih rendah dibandingkan inflasi secara YoY pada bulan sebelumnya yang sebesar 3 persen. Penurunan ini tak lepas dari kerja keras berbagai stakeholder terkait, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemda).
Sementara itu inflasi year on year (y-on-y) di Provinsi NTB bulan Mei 2024 sebesar 2,77 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,36. Angka ini lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mencapai 3,31 persen. Angka ini juga tercatat lebih rendah dari inflasi nasional y-on-y sebesar 2,84 persen di Mei kemarin.
Kepala Biro Ekonomi Setda NTB H. Wirajaya Kusuma MH usai pelaksanaan Rakor mengaku gembira dengan angka inflasi NTB yang menurun di Mei kemarin. Inflasi yang rendah ini adalah dampak dari suplai kebutuhan pokok masyarakat tercukupi. Harga-harga komoditas juga relatif normal, sehingga tekanan inflasi menjadi berkurang.
“Faktor-faktor penyebab selama ini seperti beras, tomat dan lainnya terkendali dan tersedia dengan baik. Artinya masyarakat dapat membeli kebutuhan itu dengan layak,” kata Wirajaya Kusuma kepada Suara NTB, Selasa 4 Juni 2024.
Selanjutnya, turunnya inflasi di Provinsi NTB ini merupakan buah dari koordinasi yang kuat dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kabupaten/kota. Terutama daerah yang selama ini tercatat memberi andil inflasi yang cukup tinggi seperti Kabupaten Sumbawa.
“Kabupaten Sumbawa saya betul-betul me-maintance. Hampir empat bulan kita maintance, alhamdulillah sekarang Kabupaten Sumbawa jadi kontributor yang paling rendah. Makanya saya minta Kota Mataram dan Kota Bima juga agar terus mencermati fluktuasi harga dalam rangka ketersediaan suplai maupun permintaan masyarakat,” katanya.
Wirajaya mengatakan, menjelang perayaan Idul Adha di bulan Juni ini, pihaknya mengharapkan agar TPID kabupaten/kota terus melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, termasuk kebutuhan sapi dan kambing.
“Itu kita sama-sama cermati, analisa kebutuhan kita di NTB seperti apa. Jangan sampai nanti kita kirim keluar NTB tetapi kita justru kekurangan,” katanya.
Terkait dengan sejumlah arahan dari Kemendagri untuk terus menjaga menjaga inflasi, Pemprov NTB kata Wirajaya akan mengaplikasikan 8 langkah kongkret yang menjadi arahan tersebut. Misalnya bagaimana memperluas kerja sama antar daerah terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas.
Kemudian melaksanakan Operasi Pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholders. Pemanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi. Kemudian mempercepat implementasi program tanam pangan pekarangan untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun serta sejumlah Langkah lainnya.
“Kita harapkan juga TPID itu tidak pernah Lelah untuk terus betul-betul me-maintenance inflasi dan perkembangan harga di daerah-daerah masing-masing,” katanya.(ris)
