Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana menyebut pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela sebagai upaya pemerintah untuk pengelolaan limbah secara modern, sehingga program dilaksanakan demi kepentingan masa depan kota yang lebih baik.
“Proyek ini demi kepentingan masa depan lebih baik kota ini dan akan diduplikasi di kecamatan-kecamatan lainnya,” tegas Mohan ditemui pada Senin 10 juni 2024.
Dijelaskan, pembangunan IPAL komunal telah dirancang lama dan pembebasan lahannya telah diselesaikan sejak tahun 2017. Selan itu, IPAL komunal merupakan proyek nasional yang sangat strategis dan hanya tiga kota yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dengan nilai anggaran yang fantastis.
Pemkot Mataram harus menindaklanjuti dan persiapannya harus dimatangkan. Kunjungan dari Asean Development Bank (ADB), perwakilan dari Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Dalam Negeri memastikan persiapan adminstrasi dan membahas dampak sosial yang muncul dari program tersebut.
Hal ini juga sebagai informasi awal kepada masyarakat karena ada pembangunan infrastruktur yang masif di dua kecamatan yakni, Ampenan dan Sekarbela. “Saya berharap penerimaan masyarakat terhadap projek ini bisa dimaklumi dan diteirma dengan baik,” harapnya.
Dikatakan, pemerintah membangun IPAL komunal untuk penataan fasilitas publik yang lebih modeen dan higienis. Saat ini, ADB dan pemerintah pusat sedang melakukan uji publik dan sosialisasi karena pembangunan dimulai tahun 2025. Pemkot Mataram juga membuat skenario untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Sosialisasi juga menjadi tanggungjawab Asean Development Bank dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram, Lale Widiahning menambahkan, Pemkot Mataram memiliki kewajiban menyediakan lahan untuk pembangunan IPAL komunal tersebut. Lahan telah disiap dan tinggal pendampingan sosialisasi ke masyarakat.”Kebutuhan administrasinya telah selesai,” ujarnya.
Kapasitas layanan IPAL komunal diakui mencapai 13.500 hingga 24.000 rumah tangga. Pembangunan tahap pertama menjangkau 4.000 rumah tangga. Sisanya 9.500 rumah tangga akan menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk membangun jaringan, sehingga pembiayaan diupayakan melalui dana alokasi khusus.
Lale mengatakan, proyek sambungan diperkirakan sampai tahun 2029. Dampak dari pengerjaan akan disosialisasikan dari pintu ke pintu, terutama kawasan yang dilintasi untuk pemasangan pipa. “Kita akan didampingi ADB untuk sosialisasi door to door,” katanya. Kata Lale, tidak ada kriteria rumah tangga yang menjadi sasaran pemasangan perpipaan tersebut, melainkan melayani masyarakat di dua kecamatan.
Kepala BPPW Provinsi NTB, Yanuar S Nugroho sebelumnya menjelaskan, pihaknya bersama Asean Development Bank telah mengecek lokasi pembangunan instalasi pengolahan limbah komunal yang disediakan oleh Pemkot Mataram yang terletak di Kelurahan Tanjung Karang. Proses selanjutnya, penyiapan administrasi dan dokumen lainnya untuk kesiapan lelang. Tender ditargetkan semester III atau paling lambat September, karena pengerjaan proyek ini dimulai tahun 2025 dengan sistem multiyear.
Dijelaskan, pengerjaan IPAL komunal diperkirakan selama tiga tahun dan diharapkan 2029 sudah bisa selesai. Tempat pengolahan limbah ini, ditargetkan melayani 13.500 sambungan rumah tangga di dua kecamatan yakni, Ampenan dan Sekarbela dengan kapasitas 8.000 meter kubik per hari, tetapi jika bagus bisa menjadi 24.000 per hari. Yanuar menegaskan, pelayanan IPAL tidak menutup kemungkinan mengarah ke komersil dengan melayani hotel dan pusat perbelanjaan. Konsekuensinya pengusaha harus mengeluarkan biaya. “Kita pilot projec limbah rumah tangga dulu. Nanti bisa mengarah ke komersil,” jelasnya. (cem)