Giri Menang (Suara NTB)- Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Kementerian Pertanian (Kementan) turun mengawasi persoalan pupuk di Lombok Barat (Lobar). Satgasus bertemu dengan pihak Pemkab Lobar dan unsur terkait membahas seputaran masalah pupuk.
Kadis Pertanian Lobar Damayanti Widyaningrum mengatakan Satgasus turun pendampingan ke Lobar beberapa pekan lalu. “Pertemuan diadakan di ruang Pak Pj Bupati,’’ kata Damayanti, kemarin. Tim Satgasus dari Kementan tersebut, diantaranya juga ada mantan pegawai KPK yang direkrut oleh Kementan.
Pendampingan dilakukan agar Pemda tidak salah dalam tata kelola pupuk tersebut. Karena itu, Tim Satgasus tersebut memberikan sosialisasi kepada Pemkab dihadiri Pj Bupati, Kepala OPD dan para distributor pupuk. Tim ini menekankan kepada distributor pupuk agar tidak main-main dalam hal pendistribusian. Berdasarkan kuota pupuk tahun ini terjadi penambahan kuota, dari usulan urea 11 ribu ton sebelumnya diberikan 6 ribu ton, ditambah 5 ribu.
“Ya sudah ditambah kuota pupuk,”kata Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Peranian (Kabid PSP) pada Distan Lobar, I Nyoman Sugiartha. Sebelumnya, alokasi pupuk subsidi masing-masing pupuk Urea sebanyak 5.979 ton dan NPK 3.796 ton. Kalau dilihat dari usulan mengacu RDKK, terpenuhi sekitar 53 Persen untuk urea sedangkan Pupuk NPK sekitar 29 persen dari RDKK.
Dibanding tahun lalu, kuota dan realisasi penyaluran pupuk urea sebanyak 6.281 ton yang tersalur 6.224 ton. Sedangkan NPK dari kuota 5.384 ton yang tersalur 5.325 ton lebih. Terkait penambahan kuota pupuk ini, Pihaknya pun sudah melakukan realokasi pupuk tersebut. Ia menambahkan, Persyaratan untuk membeli pupuk, tidak lagi menggunakan kartu tani. Karena semua petani memiliki kartu tani. “Syarat dipermudah,”ujarnya. (her)
