PEMPROV NTB fokus mempertahankan status NTB sebagai daerah lumbung pangan nasional. Beberapa wilayah pertanian yang seharusnya tidak ditanami agar mendapatkan perhatian, khususnya saat musim kemarau, sehingga tidak merugikan petani. Sebaliknya, areal lahan pertanian yang berpotensi dilakukan penanaman lebih dari dua kali dalam setahun juga mesti mendapatkan perhatian. Terkait hal ini, Pemprov NTB sepertidisampaikan Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB Dr.
H. Fathul Gani, M.Si., pihaknya akan mengumpulkan instansi teknis seperti BWS, BMKG, Dinas Pertanian dan Perkebunan dan lainnya dalam membicarakan kebijakan menangani masalah pertanian di musim kering, ‘’Misalnya seperti BWS. Kita ingin tahu seperti apa kondisi air di bendungan yang ada di seluruh NTB. Apakah dalam kondisi normal atau sudah di bawah normal? Setelah itu diprediksi seberapa mampu kita mengairi areal persawahan,’’ ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu 19 juni 2024. Dari hasil penjelasan dari instansi teknis ini, lanjut mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB ini, pastiada opsi yang ingin dilakukan pemerintah daerah.
Salah satunya Upaya melakukan rekayasa cuaca/iklim agar bisa menghasilkan hujan. Diakuinya, melakukan rekayasa cuaca membutuhkan biaya yang besar, sehingga dibutuhkan koordinasi lintas sektoral, baik di tingkat daerah maupun pusat. Selain itu, ada opsi lain yang bisa dilakukan, seperti mengoptimalkan para pemangku kepentingan terutama yang dari sisi sudah siap, khususnya BWS, kemudian di pihak petani juga tentu melalui penyuluh di lapangan mengarahkan bagaimana penggunaan sistem pengairan yang hemat dengan tidak menghambur-hamburkan air. ‘’Sehingga debit air yang ada bisa optimal dimanfaatkan oleh petani kita. Itu Dinas Pertanian melalui penyuluh di lapangan yang memahami bagaimana tekniknya,’’ tambahnya.
Begitu juga dalam mempertahankan produktivitas lahan-lahan persawahan dalam upaya menghasilkan sekitar 1,3 juta ton gabah kering giling, ujarnya, dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan lahan irigasi bendungan. ‘’Yang tadinya mungkin bisa 2 kali, Syukur-syukur kita bisa 3 kali panen. Itu untuk area yang bisa memproduksi lebih dari dua kali tanam, seperti di Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur bagian Utara,’’ ungkapnya. Pemerintah daerah juga telah menjalin dengan TNI Angkatan Darat (AD) dalam melakukan pompanisasi atau pembuatan sumur bor. Menurutnya, penggunaan pompa atau pompanisasi dilakukan di wilayah yang memiliki sumber air.
Dalam hal ini instansi teknis sudah melakukan survei dan memahami apa yang harus dilakukan, terutama sumber air yang bisa dilakukan pompanisasi. ‘’Tapi untuk saat ini, kita akan tanyakan pada BWS, apakah saluran air yang dilalui itu bisa ditampung dan disedot ke areal yang terjauh. Itu alternatif yang akan kita lakukan. Jadi sistem pompanisasi terus digalakkan sembari memastikan sumber airnya ada,’’ tegasnya, seraya menambahkan, pemerintah daerah juga siap mengalokasikan Biaya Tidak Terduga (BTT) dalam mengatasi masalah kekeringan, khususnya yang berdampak pada lahan pertanian dan juga masyarakat yang kekurangan air bersih. ‘’Dalam mengatasi kekeringan, pemerintah siap untuk mengalokasikan melalui BTT. Namun jika itu diperlukan dan kapan akan disalurkan,’’katanya. (ham)
