PEMKAB Lombok Timur (Lotim) sejauh ini baru mengeluarkan dana hibah 40 persen untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan untuk operasional Kepolisian Resort (Polres) Lotim dan Komando Distrik Militer (Kodim) selaku aparat keamanan.
Penjabat (Pj) Bupati Lotim, H. M. Juaini Taofik, menjawab media usai pertemuan secara virtual dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Kantor Bupati Lotim, Kamis 6juni 2024 menjelaskan, sesuai amanah dari Mendagri seluruh Pj Kepala Daerah harus menyukseskan Pilkada 2024.
Kata Pj Bupati, komitmen pemerintah daerah Kabupaten Lotim, awal Juli 2024 ini semua dana Pilkada untuk penyelenggara ini tuntas. Di mana, total untuk keseluruhan biaya Pilkada di Lotim kurang lebih Rp67 miliar.
Dalam pesta demokrasi di Lotim, Mendagri juga mengingatkan soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Meski tengah melakukan proses dan tahapan pesta demokrasi, aktivitas pelayanan terhadap publik harus tetap dikedepankan. “Tugas Pj Bupati yang utama itu adalah tidak ada stagnasi dalam pelayanan publik,” ucapnya.
Layanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi tetap menjadi perhatian penting. Guna menjaga stabilitas ekonomi, daerah juga dituntut menjaga dan meningkatkan celah fiskalnya.
Pelayanan terhadap swasta lanjutnya harus baik. Antara lain dengan cara permudah perizinan. Semisal pelayanan perizinan tambak udang. Lotim dari aktivitas bisnis tambak udang ini mendapatkan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Laut (SDL) dari pemerintah pusat. Dimana, pajak dari pengusaha tambak udang ini masuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Progres tahapan Pilkada menjadi tanggung jawab dari penyelenggara Pilkada. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyediakan unsur pendukung. Selain soal dana, coba dipastikan stabilitas keamanan daerah, karenanya sinergi dibangun dengan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopinda). (rus)
