Mataram (Suara NTB) –Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (BAN-PDM) NTB tengah melakukan validasi dan verifikasi akreditasi PAUD tahap 1 kepada sebanyak 523 lembaga. Saat proses validasi lapangan, ditemukan 46 PAUD yang terdaftar sebagai sasaran akreditasi ternyata sudah tutup.
Ketua BAN-PDM NTB, Dr. Syamsul Hadi, M.Pd., kepada Suara NTB, pada Jumat 21 Juni 2024 mengungkapkan, terdapat 46 PAUD yang terdaftar sebagai sasaran akreditasi, tapi di proses validasi lapangan lembaganya sudah tutup. “Untuk memenuhi kuota yang diberikan, kami usulkan sasaran baru pengganti 46 PAUD yang telah tutup tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, Syamsul Hadi menjelaskan, tantangan yang dihadapi pihaknya dalam rangkaian awal proses akreditasi yaitu adanya lembaga PAUD maupun sekolah/madrasah (S/M) yang sudah tutup, tetapi data di Dapodik dan Emis masih ada.
Sementara, jika data itu masih ada atau aktif, maka bisa menjadi sasaran dari visitasi akreditasi. Kondisi tersebut akan merugikan negara, karena negara mengeluarkan anggaran untuk melakukan visitasi ke lembaga yang tidak ada aktivitas secara nyata atau fiktif.
“Banyak juga lembaga yang aktif Dapodik tapi ternyata di lapangan kadang-kadang sekolah itu tidak ada, terutama di jenjang PAUD. Di jenjang sekolah/madrasah juga yang kelihatan kemarin itu, beberapa sekolah itu yang sekolahnya sudah tutup tapi sistemnya tetap aktif. Kita tidak mau kecolongan membiayai akreditasi tapi sekolah sudah tutup. Validasi ini menjadi penting sebelum visitasi. Kami melakukan filterisasi berlapis,” jelas Syamsul.
Di samping itu, pihaknya juga juga sedang merencanakan kegiatan visitasi tahap 2 terhadap 779 PAUD. Jumlah total sasaran visitasi NTB sebayak 2.106 lembaga. Rinciannya, yaitu untuk PAUD sebanyak 1.304 lembaga, Kesetaraan 28 lembaga, sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah (Dasmen) sebanyak 774 lembaga.
sebagai informasi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) NTB dan BAN Pendidikan Anak Usia Dini- Pendidikan Non-Formal (PAUD PNF) NTB resmi digabung pada tahun 2024 ini. Kedua Lembaga itu digabung menjadi BAN PDM NTB.Syamsul juga menekankan akreditasi bagian dari sistem mewujudkan mutu pendidikan. “Akreditasi itu sebagai penjaga, agar bahwa penyelenggara pendidikan itutetapmempertanggungjawabkan penyelenggaraan dan akuntabilitasnya,” ujar Syamsul.
Pihaknya pun sebagai lembaga akreditasi memberikan perlindungan dan memastikan siswa terlindungi dari penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat bawah. Dengan begitu, lembaga pendidikan menyelenggarakan pendidikan sesuai standar yang ditetapkan. (ron)
