Mataram (Suara NTB) – Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi NTB, Lalu Hadrian Irfani angkat bicara terkait desakan dari sejumlah pihak yang mendorong agar partai-partai politik segera memutuskan dan memberikan kepastian terkait arah dukunganya di kontestasi Pilkada NTB 2024.
Lalu Hadrian mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin terpengaruh dengan desakan-desakan dari sejumlah pihak yang meminta parpol untuk cepat-cepat memutuskan dukungan. Sebab partai memiliki mekanisme yang harus dilalui dalam proses seleksi kandidat yang akan di dukung di Pilkada NTB 2024.
“Kami di PKB sendiri dan juga tentu di partai yang lain punya mekanisme. Ada yang survei, ada yang UKK (Uji kelayakan dan kepatutan) dan ini semua kan memakan waktu sehingga tidak bisa cepat-cepat,” jelas Hadrian saat dikonfirmasi di DPRD Provinsi NTB pada Jumat 21 Juni 2024
Menurut Hadrian bahwa tidak ada alasan bagi parpol untuk terburu-buru memutuskan siapa yang akan didukung di Pilkada. Menurutnya sebelum memutuskan, partai membutuhkan waktu untuk membuat pertimbangan yang matang. Sehingga calon yang akan diusung tersebut adalah putra dan putri terbaik daerah.
“Jadi jangan kita diminta untuk ejakulasi dini dalam urusan pemimpin daerah ini. Kita lagi melakukan tugas konstitusinal untuk menyeleksi calon-calon pemimpin daerah yang akan memimpin 5 juta rakyat NTB untuk 5 tahun ke depan,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan Hadrian bahwa dalam proses menyeleksi calon gubernur dan wakil gubernur tersebut, tidak semudah dan sesederhana yang dilihat orang dari luar. Tapi banyak hal yang harus dikaji, dipertimbangkan dengan cermat sebelum mengambil keputusan.
“Saya kira partai punya pertimbangan masing-masing. Di PKB sendiri, semua kita perimbangan. Suara langit dan suara yang ada di darat di laut, kita pertimbangkan. Maka jangan dorong-dorong parpol untuk buru-buru,” jelasnya.
Ketika dikonfirmasi terkait dengan asumsi sejumlah pihak yang menyebutkan bahwa parpol dalam menentukan arah dukungannya terkesan transaksional. Sehingga parpol cendrung mengulur-ulur waktu dan mengayun dukungannya dari bakal calon yang satu ke calon yang lain.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB itu dengan tegas membantah bahwa dinamika politik dalam penentuan dukungan tersebut tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi saja. Tapi dalam memutuskan calon pemimpin, semua sisi dan semua aspek harus dipertimbangkan oleh partai, apakah figur tersebut baik atau tidak untuk daerah, untuk rakyat ketika diberikan amanah menjadi pemimpin.
“Ingat yang akan kita pilih ini adalah pemimpin NTB, bukan untuk memilih Lurah atau Kedes. Jadi banyak sekali yang harus kita perimbangan, karena menyangkut nasib rakyat lima tahun. Lalu kalau mereka meminta kita (parpol) harus segera, apa kepentingannya,” kata Hadrian. (ndi)
