Jakarta (Suara NTB) – Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Suswati Tito Karnavian melantik Penjabat (Pj) Ketua TP PKK Provinsi NTB Dessy Hassanudin di Sasana Bhakti Praja (SBP) Lantai 3 Gedung C Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara No 7, Jakarta Pusat, Senin 24 juni 2024sore.
Dessy Hassanudin dilantik bersama dengan Pj TP PKK Provinsi Sumatera Utara dan Pj Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan. Serah terima jabatan langsung dilakukan bersama dengan Pj Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi disaksikan Menteri Koordinasi Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Wakil Mendagri John Wempi Wetipo.
Dalam sambutannya, Ketua Umum TP PKK Tri Suswati Tito Karnavian, menjelaskan, jika pelantikan Ketua TP PKK bersamaan dengan pelantikan kepala daerah merupakan tindak lanjut dari Perpres Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan PKK atau Pemberdayaan Kesehatan Keluarga dan didukung dengan Permendagri Nomor 36 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perpres Nomor 99 tahun 2017 tersebut.
Terhadap Pj Ketua PKK Provinsi yang dilantik istri Mendagri Tito Karnavian ini, meminta agar melanjutkan tugas dari Pj Ketua TP PKK sebelumnya. Bahkan, bisa melebihi kinerja dari pejabat sebelumnya.
Secara khusus, Tri Suswati juga berterima kasih pada Pj Ketua PKK Provinsi NTB Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi yang sudah melaksanakan tugasnya. Menurutnya, banyak prestasi yang telah diraih selama kepemimpinan dari istri mantan Pj Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., ini. Terhadap penggantinya, Dessy Hassanudin diharapkan mampu melanjutkan program atau kebijakan yang sudah dilakukan pejabat sebelumnya.
PKK Pusat, harapnya juga meminta pada seluruh TP PKK Provinsi di Indonesia menyiapkan program tahun 2025. Meski nanti tidak akan mendampingi lagi sebagai Ketua Umum TP PKK, karena ada kepemimpinan baru di republik ini, program-program harus tetap disiapkan, sehingga bisa menyesuaikan dengan program berikutnya.
‘’Walaupun kami tidak mendampingi lagi mungkin kepengurusan pusat sudah berbeda nanti di 2025, tapi tetap saja kebijakan-kebijakan maupun program dari pemerintah yang baru. Namun, secara umum gerakan PKK menyesuaikan dengan 10 program pemberdayaan dan anggarannya telah disiapkan. Dan bila ada perubahan-perubahan nanti tinggal dilaksanakan pada tahun 2005 yang akan datang,’’ ujarnya mengingatkan. (ham)
