Mataram (Suara NTB) –KPU Provinsi NTB bersama KPU 10 Kabupaten/Kota se NTB melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih untuk Pilkada serentak 2024. Coklit resmi dimulai pada 24 Juni sampai dengan 24 Juli nanti. Kegiatan coklit dilakukan oleh Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) yang turun langsung door to door ke masyarakat.Ketua KPU Provinsi NTB, Muhammad Khuwailid menerangkan bahwa kegiatan coklit tersebut dilakukan oleh Pantarlih sebanyak 14.885 orang, yang dikerahkan turun kesemua menemui masyarakat secara door to door di wilayah Tempat Pemungutan Suara (TPS) masing-masing.
Kegiatan coklit diawali dengan mendata para tokoh masyarakat dan pejabat publik yang dinilai menjadi opinion leader ditengah masyarakat. Harapannya, agar menjadi contoh bagi masyarakat supaya terbuka menerima Pantarlih pada saat melakukan Coklit. “Kebijakan Coklit ini kami memulai dari tokoh masyarakat dengan harapan bisa mempengaruhi masyarakat agar terbuka ketika Pantarlih melakukan Coklit. Seluruh kelompok masyarakat ketika Pantarlih mendatangi rumahnya agar bisa diterima secara sukarela,” kata Khuwailid pada Selasa 25 Juni 2024
KPU sudah sudah melakukan pemberitahuan kepada masyarakat tentang Coklit dari jauh-jauh hari. Sehingga masyarakat tidak kaget ketika ada petugas Pantarlih datang untuk menanyakan tentang data penduduk. “Pemberitahuan melalui publikasi sudah dilakukan dari satu bulan lalu, harapannya agar masyarakat mengetahui tentang pemuktahiran ini dan tentunya bersedia untuk di Coklit,” tegas Khuwailid.
Sementara itu anggota KPU NTB koordinator divisi Tekhnis, Zuriati menambahkan bahwa petugas Pantarlih yang melaksanakan Coklit di Pilkada serentak 2024, berbeda dengan pelaksanan pemilu sebelumnya. Sebab, jika dulu mereka hanya dibekali Id Card, namun di Pilkada Serentak 2024, sesuai instruksi KPU RI, petugas Pantarlih dilengkapi Id Card, rompi, topi, alat kerja, formulir, stiker dan lainnya.
Pantarlih ini merupakan petugas resmi yang ditunjuk untuk melakukan pemutakhiran. Pemberian atribut lengkap ini agar masyarakat bisa membedakan mana Pantarlih resmi dan tidak, sehingga mereka bisa komplain jika ada yang datang tapi tanpa atribut resmi,” jelas Zuriati. Selanjutnya anggota KPU Kota Mataram, Sulfiani Ariyanti yang turut mendampingi monitoring coklit anggota KPU NTB tersebut menyampaikan agar petugas Pantarlih melakukan pendataan dengan detail, yakni memastikan semua penduduk terdata dan terdaftar dalam daftar pemilih pilkada serentak 2024.
“Jangan sampai menghilangkan hak pilih warga negara, karena itu adalah hak konstitusional. Coklit ini bertujuan untuk memastikan seluruh warga negara yang sudah memenuhi syarat terdaftar dalam DPT, sehingga bisa menggunakan hak pilihnya nanti,” jelas Sulfiani.
Disebutkan Sulfiani bahwa ada tiga hal yang menjadi tugas penting Pantarlih yakni pertama, mencatat warga yang sudah l memenuhi syarat tetapi tidak ada dalam daftar pemilih tetap maka dicatat sebagai pemilih baru. Kedua, mencoret data pemilih di Kota Mataram sudah tidak memenuhi syarat, karena meninggal, bukan lagi warga Mataram atau menjadi anggota TNI-Polri. Ketiga, mengubah data pemilih yang keliru dapat disesuaikan dengan data aslinya.
Terpisah Walikota Mataram, H Mohan Roliskana yang menjadi sosok pertama pencoklitan mengapresiasi langkah KPU di tahapan Coklit ini. Menurutnya, dalam beberapa periode ini ia merasakan langsung beberapa perbaikan pelaksanaan pemilu yang lakukan oleh KPU. “Semangat KPU dalam melakukan perbaikan penyelenggaraan pemilu tergambar melalui tingkat partisipasi masyarakat yang meningkat, seperti terlihat pada Pileg dan Pilpres lalu. Yang pasti, saya atensi kehadiran KPU dan Bawaslu. Kegiatan Coklit Ini mengawali rangkaian proses KPU dalam pesta demokrasi , sehingga partisipasi publik dapat meningkat di Pilkada 2024,” pungkasnya. (ndi)
