Mataram (Suara NTB) –Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Nasional (AHN) NTB menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi NTB pada Selasa 25 Juni 2024. Mereka menuntut agar pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap taraf kesejahteraan mereka yang selama ini telah memberikan sumbangsih mendidik putra-putrinya NTB.
Koordinator Umum Aksi, Sutomo dalam orasinya menyampaikan sejumlah tuntutan kepada para anggota wakil rakyat di DPRD Provinsi NTB. Harapannya melalui mereka diperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari tenaga guru honorer.”Aksi ini dilakukan dalam rangka mengawal Kebijakan Penataan, Pengangkatan dan Penyelesaian Honorer, sesuai Pasal 66 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023,” jelas Sutomo.
Disebutkan ada dua pokok poin yang menjadi aspirasi mereka, yakni pertama mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajukan formasi PPPK 2024 sesuai alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan.
“Itu harapan kami supaya pemerintah daerah objektif terhadap pemanfaatan Dana Belanja Pegawai sebesar 30 persen dari APBD Provinsi. Sehingga formasi pengangkatan PPPK diajukan sesuai porsi anggaran tersebut,” jelasnya.
Tuntutan kedua yakni mendesak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memprioritaskan kebutuhan Jabatan Fungsional dan Pelaksana di wilayah Sekolah SMAN/SMKN/SLBN. Kemudian memberikan kebijakan dan solusi untuk tenaga Administrasi Sekolah yang ditugaskan menjadi Penjaga, Kebersihan, Pramusaji, dan Satpam.
“Mereka belum terdata di Database BKN akibat tidak diikutsertakan dalam pendataan Non ASN oleh BKD Provinsi NTB mengingat jabatan tersebut masuk dalam kategori outsourcing,” ungkapnya.
Ratusan guru honorer yang menggelar aksi tersebut diterima langsung oleh Sekretaris DPRD Provinsi NTB, H. Surya Bahari. Dikarenakan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi NTB sedang tidak berada ditempat, yakni mereka sedang melakukan kunjungan kerja keluar daerah.
“Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB sedang berada di luar daerah, Ketua DPRD menghadiri Pelantikan Pj. Gubernur NTB dan Anggota DPRD sedang melaksanakan kunjungan kerja Badan-badan DPRD Provinsi NTB ke luar daerah,” jelas Surya Bahari..
Namun demikian Surya akan menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan langsung tentang aksi hari ini kepada Ketua DPRD sekembalinya dari Jakarta, juga akan memfasilitasi hearing AHN NTB dengan Pimpinan DPRD dan Komisi V serta Instansi terkait jika jadwal pertemuan sudah ditentukan. (ndi)
