Giri Menang (Suara NTB) –Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) menyoroti belum maksimal penerimaan daerah untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di mana tiap tahun tak pernah mencapai target 100 persen. Hal ini menyebabkan ketergantungan terhadap APBN terhadap APBD sangat tinggi. Hampir 85 persen APBD Lobar masih disusui oleh pusat (APBN).
Karena itu DPRD pun mendorong Pemerintah kabupaten (Pemkab) untuk memanfaatkan aset daerah terlantar untuk peningkatan PAD. Seperti realiasai PAD 2023 lalu yang tidak mencapai target Rp 395 miliar lebih menjadi alasannya. Pasalnya di tahun itu realisasi capaian PAD Lobar hanya 86 persen atau sekitar Rp 341 miliar lebih.
“Yang menjadi diskusi dan bersama teman-teman Pansus (Panitia Khusus), yakni terkait masalah PAD yang belum mencampai target,” kata Ketua Komisi II DPRD Lobar, Abubakar Abdullah selepas rapat Pansus LKPJ 2023 yang digelar di DPRD setempat, Selasa (25/6).
Realisasi PAD tahun lalu itu pun lebih banyak ditopang dari PAD BLUD rumah sakit dan Puskesmas. Abubakar menilai perlu inovasi peningkatan PAD 2024, terutama yang bersumber dari PAD Non BLUD. Salah satunya memaksimalkan potensi aset daerah yang lama terbengkalai atau terlantar.
“Coba aset-aset itu diidentifikasi, kira-kira potensi ekonomi apa yang bisa kita kembangkan. Misalnya aset di Narmada Lingsar dibuat untuk hotel. Buatkan kajiannya kemudian carikan investornya,” jelas politisi PKS tersebut.
Tak dipungkiri pria asal Gili Gede Sekotong itu, aset daerah di Lobar terbilang banyak. Sehingga aset daerah berbentuk lahan, bisa menjadi penyertaan modal kerjasama dengan investor. Investor yang mau berinvestasi di Lobar tidak perlu berpikir lahan lagi dan merasa dimudahkan. Sama halnya dengan penyertaan modal untuk PT Bank NTB Syariah yang memberikan dampak peningkatan saham kepemilikan.
“Yang penting aset ini tidak tidur, aset ini bisa produktif. Itu bisa kita masukkan dalam kekayaan daerah yang dipisahkan dan dikelola, entah itu kita bentuk badan usaha. Sama kayak BUMD di LCC dan sebagainya tetapi harus dikelola dengan profesional, transparan dan akuntabilitas,” papar Abubakar.
Politisi PKS itu menerangkan tujuan identifikaai dan pemetaan aset daerah itu. Agar jelas potensi pengengambangan apa dilakukan di atas lahan aset daerah itu. Baik itu sektor pertanian, kelautan, pariwisata dan industri. ‘’Peta potensi investasi betul-betul disiapkan daerah,” ujarnya.
Tak sampai di situ, Abubakar mengungkapkan PAD dari sumber investasi bahkan terbilang tidak tercapai. Lebih khusus untuk investasi dari warga negara asing.
“Daerah ini lemahnya saya lihat di situ (pemetaan potensi investasi) karena kita belum siap menyiapkan,” pungkasnya. (her)
