Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB yakin Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan mampu menyelesaikan persoalan air bersih ke Gili Trawangan dan Gili Meno. Dalam hal ini, Pemprov NTB mengharapkan Pemda KLU mencari solusi atas permasalahan yang terjadi.
‘’Kita terus dorong Pemkab KLU untuk terus menemukan titik kesepakatan sesuai hasil pertemuan di Kantor Bupati dengan pihak PT. TCN tanggal 13 Juni yang lalu. Semoga ada hal positif dan kemajuan dari hasil kesepakatan yang telah dicapai,’’ ujar Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB Dr. H. Fahul Gani, M.Si., saat dikonfirmasi Suara NTB, Kamis 27 Juni 2024.
Fathul Gani mengaku dalam beberapa hari terakhir ini harus bolak balik menuju KLU untuk mencari solusi atas permasalahan yang sekarang ini terjadi. Pemprov NTB tetap memfasilitasi kedua belah pihak dalam mencari jalan terbaik.
‘’Terhadap permasalahan yang dihadapi warga dan pelaku usaha di Gili Meno dan Trawangan, tetap berjalan paralel. Di satu sisi, operasional sudah disegel. Di satu sisi juga kita hargai lah agar ekosistem tetap terjaga sembari tetap mengedepankan azas manfaat pada masyarakat menjadi pertimbangan utama,’ terangnya.
Pemprov NTB, tambahnya, juga siap mem-back up kebijakan Pemda KLU jika nanti akan melakukan pendistribusian air ke Gili Trawangan dan Gili Meno. Diakuinya, jika melakukan distribusi air butuh dalam jumlah besar, karena penduduk yang dilayani di dua pulau tersebut cukup banyak.
Sebelumnya Direktur Jenderal (Dirjen) Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Victor Gustaaf Manoppo, menegaskan, jika persoalan yang sekarang terjadi di Gili Trawangan berdasarkan kebijakan yang diterapkan KKP, yakni menjadikan ekologi sebagai panglima.
‘’Artinya dengan pertumbuhan masyarakat yang sedemikian banyak manusianya, otomatis kegiatan ekonomi akan datang. Saya sudah lihat tempatnya. Tempat yang di-police line sudah saya lihat dan dampak ke depannya. Termasuk tempat diving itu juga. Kalau bertitik tolak ke situ, bahwa ekologi sebagai panglima sudah betul. Kita hentikan sementara,’’ tegasnya saat dikonfirmasi di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Rabu 26 Juni 2024.
Setelah ada penghentian sementara, tambahnya, dilakukan rehabilitasi kembali, dipastikan kembali izin yang didapatkan oleh perusahaan itu, apakah sudah sesuai persyaratan, lokasi dan sesuai koordinat yang dicantumkan pada persyaratan yang ditetapkan.
‘’Kalau sudah betul, kita akan kembalikan. Jadi tanggapan saya, tetap kita akan kedepankan ekologi. Kenapa? Kalau ekologi itu rusak, orang akan tinggalkan Gili Trawangan itu. Orang nanti pernah dengar tentang Gili Trawangan dan orang tidak akan datang lagi, jika tidak jaga ekologi,’’ ujarnya menggambarkan.
Dalam hal ini, lanjutnya, KKP tidak akan menunda pengeluaran izin, jika semua persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan penyedia air minum sudah lengkap dan tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang. (ham)
