PERINGATAN Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia terkait penggunaan anggaran yang lebih banyak untuk hal yang tidak perlu dibandingkan dengan program utama direspons Pemprov NTB. Pemprov NTB seperti disampaikan Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., apa yang disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemda dalam Pemberantasan Korupsi pekan lalu sudah lama diterapkan di lingkup Pemprov NTB.
‘’Terkait pembatasan bepergian ke luar daerah, kembali lagi pada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena waktu Covid 19 saja, saya suruh perjalanan dinas ke Jakarta tidak ada yang berani. Karena kan kan sekarang sudah ada IT (Informasi dan Teknologi) Nanti kalau ada arahan, tinggal menggunakan zoom. Koordinasi -koordinasi kembali seperti sebelumnya. Kemarin kita membudayakan zoom meeting dan lain sebagainya,’’ ujarnya saat ditemui usai mengikuti Kick Off Gelar TTG Nusantara XXV yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-77 dan Spectaxcular Hari Pajak 2024 yang bertepatan dengan Car Free Day di depan Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB di Jalan Udayana Mataram, Minggu, 14 Juli 2024.
Mantan Penjabat (Pj) Gubernur NTB ini, menegaskan, jika perjalanan dinas akan diatur kembali dari sisi efisiensi dan efektivitasnya. Meski demikian, pimpinan OPD perlu ke Jakarta atau daerah lain untuk melakukan lobi, karena tidak bisa sebuah program atau kegiatan hanya selesai dengan sebuah kertas atau secara virtual.
‘’Perlu sentuhan komunikasi langsung. Nah itulah untuk kepentingan apa? Kalau sekedar tidak skala prioritas tidak perlu ke Jakarta. Nanti kita ketatkan perjalanan dinasnya,’’ tambahnya.
Selain itu, ungkapnya, pada pembahasan APBD Perubahan 2024 dan menjelang akhir tahun, perjalanan dinas ke luar daerah akan dilihat lagi esensinya. Menurutnya, jika ada hal yang harus dikoordinasikan dan dikonsolidasikan di kementerian/lembaga untuk meyakinkan pihak kementerian di Jakarta, maka perjalanan dinas harus dilakukan
Selama ini, ujarnya, pimpinan OPD lingkup Pemprov NTB melakukan perjalanan dinas ke Jakarta lebih difokuskan untuk meyakinkan pihak kementerian atau lembaga. Pihaknya juga selektif memberikan izin perjalanan dinas pada pimpinan OPD, jika perjalanan dinas yang dilakukan adalah sebuah kebutuhan dan harus melakukan lobi-lobi.
‘’Misalnya, mereka ke Jakarta dalam rangka mencari meyakinkan DAK (Dana Alokasi Khusus) atau dana apapun kerja sama dan lain sebagainya. Jadi kalau sekedar, sosialisasi kebijakan kita sudah lewat zoom. Dari pusat juga seperti itu. Apalagi sekarang penerbangan terbatas dan lain sebagainya. Tadi kami katakan efisiensi, efektivitas, skala prioritas dan urgensinya,’’ tegasnya, seraya menambahkan, peringatan dari Mendagri menjadi atensi bagi daerah dan sudah diberlakukan di NTB. (ham)
