Tanjung (Suara NTB) –Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) menaikkan angka beban target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 47,7 miliar lebih. Dengan tambahan itu, maka PAD pada anggaran perubahan meningkat menjadi Rp 301 miliar lebih dari PAD APBD induk 2024 sebesar Rp253 miliar.
Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., saat menyampaikan rancangan KUA PPAS APBD-P 2024 dalam sidang DPRD, Senin 15 Juli 2024 mengatakan pendapatan daerah secara umum diproyeksikan sebesar Rp 1,143 triliun. Pagu ini meningkat dari proyeksi sebelumnya sebesar Rp 1,064 triliun. Tambahan target Pendapatan sebesar Rp 78,75 miliar atau 7 persen ini didorong oleh peningkatan pada PAD sebesar 19 persen, tambahan pendapatan transfer 4 persen atau Rp 31 miliar. Pendapatan transfer semula sebesar Rp 811 miliar, diproyeksikan meningkat menjadi Rp 842 miliar.
“Lain-lainnya Pendapatan Daerah yang sah, dianggarkan sebesar Rp 3,85 miliar, tidak mengalami perubahan,” kata Djohan.
Bupati menyambung, pada komponen Belanja Daerah juga diproyeksikan meningkat seiring bertambahnya pendapatan. Belanja pada KUA PPAS APBD-P, sebesar Rp 1,159 triliun bertambah Rp 100 miliar lebih dari belanja sebelumnya Rp 1,059 triliun.
Adapun komponen Belanja Daerah terdiri dari, belanja Operasional semula Rp 760 miliar meningkat 8 persen atau Rp 63 miliar menjadi Rp 823 miliar. Belanja modal semula Rp 170 miliar meningkat Rp 39 miliar atau 23 persen menjadi Rp 209 miliar.
“Untuk Belanja Tidak Terduga (BTT), semula Rp 3,12 miliar menjadi 1,02 miliar (berkurang 2,1 miliar atau 67 persen, red), serta Belanja Transfer dianggarkan Rp 125 miliar,” sebut Bupati.
Bupati menyatakan, Belanja Daerah pada KUA PPAS pada APBD-P 2024 ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pelayanan publik.
Ditambahkan bupati, mencermati dinamika perkembangan perekonomian serta kinerja pemerintah pada semester I – 2024 dan mengacu pada kerangka ekonomi makro, maka strategi kebijakan fiskal ditujukan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan tema RKPD Pemda KLU yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pelayanan publik.
Bupati juga menyampaikan angka penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp 21,41 miliar lebih. Angka tersebut sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan NTB. Penerimaan tersebut dialokasikan kembali untuk menutupi defisit Rp 16,4 miliar lebih dan pengeluaran pembiayaan Rp 5 miliar. (ari)
