Mataram (Suara NTB) – Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah meningkatkan produksi beras untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui cetak sawah baru. Kebijakan ini tidak memungkinkan di Kota Mataram dengan keterbatasan lahan pertanian.
Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Drs. H. Muhammad Saleh menegaskan, ibukota Provinsi NTB tidak mungkin bisa mencetak sawah untuk program ekstensifikasi yang didorong oleh pemerintah pusat. Kota Mataram dinilai hanya bisa melakukan intensifikasi melalui pemupukan yang bagus, peningkatan pengetahuan ke petani serta pemanfaatan teknologi pertanian. “Tidak mungkin kita bisa menciptakan cetak sawah baru,” terang Saleh dikonfirmasi pada Rabu, 17 Juli 2024.
Luas lahan pertanian di Kota Mataram 1.400 hektar lebih. Sementara, lahan pertanian yang masih kawasan pertanian pangan berkelanjutan 480 hektar, sehingga lahan pertanian lainnya bukan KP2B sewaktu-waktu akan dimanfaatkan untuk kebutuhan peningkatan ekonomi.
Menurut Saleh, sebagai ibukota provinsi dengan sumber pendapatan asli daerah berasal dari jasa dan perdagangan maka bukan menjadi keniscayaan lahan produktif beralih fungsi. “Jadi bukan menjadi keniscayaan alih fungsi lahan di daerah perkotaan,” jelasnya.
Kota Mataram sendiri tidak memiliki sumberdaya alam, sehingga mengandalkan sumberdaya manusia serta sumber daya buatan untuk menghidupkan kota ini. Oleh karena itu, petani di Mataram membutuhkan teknologi pertanian untuk mengembangkan lahan pertanian di Kota Mataram serta memanfaatkan lahan sempit sebagai lokasi pengembangan tanaman hortikultura dengan berbagai macam teknologi pertanian. (cem)
