Mataram (Suara NTB) – Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk Provinsi NTB masih rendah dibanding dengan realisasi belanja transfer lainnya seperti DAK non fisik, dana desa, belanja bansos, belanja modal, belanja barang dan belanja pegawai. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB per 1 Juli 2024, DAK fisik baru terealisasi sebesar 6,17 persen.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, realisasi DAK fisik masih rendah di NTB lantaran petunjuk teknis (juknis) yang secara nasional terlambat atau belum semuanya rampung, sehingga lebih terlambat dari tahun sebelumnya. Namun ia menyatakan bahwa rendahnya realisasi DAK fisik ini bukan hanya terlihat di NTB saja, namun di seluruh provinsi di Indonesia.
Kalau Juknis ada di Kementerian/Lembaga teknis yang kami tidak tahu, dan ini tidak hanya NTB. Kita masih tergolong bagus ini, karena ada yang di bawah 6 persen, ujar Ratih Hapsari Kusumawardani kepada Suara NTB, Kamis, 18 Juli 2024.
Ia mengatakan, meskipun hingga pertengahan tahun realisasi DAK fisik masih rendah, namun sepenjang pekerjaan tersebut sudah direncanakan oleh Satuan Kerja (Satker) atau Pemda, maka di akhir tahun 2024 kemungkinan realisasinya akan terpenuhi sesuai dengan pagu anggaran.
Ini pun dari Kementerian Keuangan itu memperpanjang waktu penyampaian dokumen karena ini kan bukan salah pemda sebenarnya, namun juknisnya memang telat, katanya.
Ratih mengaku pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan seluruh Pemda terkait dengan realisasi DAK fisik ini. Dan rata-rata Pemda saat ini sedang melakukan pengadaan dalam rangka mempercepat realisasi DAK fisik ini, mengingat sudah berada di pertengahan tahun.
Untuk diketahui, pagu DAK fisik untuk Provinsi NTB sebanyak Rp1,707 triliun. Dari anggaran tersebut baru terealisasi 6,17 persen atau sebesar Rp105,3 miliar.
Adapun realisasi DAK non fisik di NTB per 1 Juli 2024 sebesar Rp1,5 triliun atau 51,9 persen, realisasi dana desa sebesar Rp705,8 miliar atau 63,12 persen, belanja bansos terealisasi Rp11 miliar atau 54 persen, belanja modal sudah terealisasi Rp636 miliar atau 39,02 persen, belanja barang terealisasi Rp1,746 triliun atau 45,58 persen dan belanja pegawai terealisasi Rp2,053 triliun atau 63,01 persen.(ris)
