Mataram (Suara NTB) – Partai politik anggota koalisi perubahan pada Pilpres 2024 lalu, yakni Nasdem, PKB dan PKS disebut-sebut akan melanjutkan koalisi tersebut sampai dengan Pilkada serentak 2024. Sinyal koalisi perubahan itu dilanjutkan ke pilkada salah satunya sudah mengerucut di Pilkada DKI Jakarta. Akankah hal tersebut juga akan terjadi di Pilkada NTB?Ketua DPW PKB NTB, Lalu Hadiran Irfani yang dikonfirmasi menjelaskan kemungkinan ketiga partai anggota koalisi perubahan itu bakal bersatu lagi di Pilkada DKI Jakarta. Namun tidak demikian dengan di daerah lain, termasuk di NTB. Koalisi perubahan itu kemungkinan tidak akan dipaksakan harus bersatu di Pilkada NTB.
“Sepertinya itu baru untuk pilkada DKI Jakarta sana. Tapi untuk ke kami (NTB) belum ada instruksi demikian (bangun koalisi perubahan di Pilkada NTB),” ujar Lalu Hadrian saat dikonfirmasi pada Senin 3 Juni 2024.
Karena tidak ada arahan khusus dari DPP PKB untuk DPW PKB NTB dalam membangun format koalisi dengan PKS dan Nasdem. Maka pihaknya sampai dengan saat ini masih sangat cair dalam membangun penjajakan koalisi dengan semua parpol untuk menghadapi perhelatan Pilkada serentak NTB 2024.
“Kalau kita di NTB membuka komunikasi koalisi dengan partai manapun, tidak terpaku pada koalisi pilpres. Hampir semua partai sudah kami bangun komunikasi, tapi memang sampai saat ini belum ada yang sudah mengerucut,” jelasnya.
Namun demikian jika pada akhirnya nanti DPP PKB memberikan instruksi ke DPW bahwa harus melanjutkan koalisi perubahan pilpres ke pilkada. Maka pihaknya tentu akan melaksanakannya, yakni berkoalisi dengan PKS dan Nasdem menghadapi Pilkada NTB 2024.
“Belum dapat arahan dari Ketua Umum, jika memang kami sudah dapat arahan dari DPP (bangun koalisi perubahan) maka tentu kami laksanakan. Tapi sejauh ini untuk NTB belum ada perintah demikian,” tegasnya.
Disampaikan ketua Komisi V DPRD Provinsi NTB itu bahwa saat ini proses penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur masih berproses. Semua kandidat yang sudah mendaftar di PKS sudah mengikuti proses Uji kelayakan dan kepatutan di DPP PKB.
“Untuk cagub hanya Pj Gubernur (Lalu Gita Ariadi) jadi Cagub terakhir yang mendaftar di PKB. Karena kebetulan saja beliau mendaftar terakhir, sehingga beliau mengikuti UKK terakhir. Jadi tidak juga (diistimewakan), semua yang mendaftar punya kesempatan sama,” pungkasnya. (ndi)
