Mataram (Suara NTB) – Bappeda Provinsi NTB bekerja sama dengan SKALA menggelar kegiatan Lokakarya dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Ranwal RPJMD Teknokratik Provinsi NTB yang berlangsung dari tanggal 22 – 24 Juli 2024 di Mataram.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas para perencana, baik di lingkungan Bappeda maupun di perangkat daerah yang lain. Bappeda NTB melaksanakan kegiatan ini pada level provinsi, kemudian perencana perangkat daerah akan menyiapkan dokumen perencanaan pada perangkat daerahnya masing-masing.
Menurutnya, kegiatan ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi dan orientasi para perencana di Bappeda dan perangkat daerah lain kaitannya dengan penyusunan perencanaan pembangunan daerah agar selaras dengan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
“Supaya di dalam pelaksanaan itu terdapat arah yang sama dari hulu sampai hilir, itu semua fokus pada agenda-agenda yang sudah diarahkan dalam dokumen RPJPN dan RPJPD dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah, maka diperlukan para perencana ini menyamakan persepsi dan orientasi. Sehingga ditindaklanjuti dengan langkah-langkah teknis diperlukan untuk mencapai indikator-indikator yang sesuai dengan yang telah ditetapkan,” kata Iswandi kepada Suara NTB usai membuka kegiatan tersebut, Senin, 22 Juli 2024.
Ia mengatakan, para perangkat daerah perlu perlu menindaklanjuti kegiatan ini bersama perangkat daerah di kabupaten/kota. Sebab pembangunan di provinsi NTB dan kabupaten/kota di daerah ini menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional.
“Selain peningkatan kapasitas, kegiatan ini juga akan melahirkan dua dokumen yang diselaraskan sekaligus yaitu RPJMD Teknokratik dengan Renstra Teknokratik tiap-tiap perangkat daerah,” katanya.
Saat memberikan pemaparan, Iswandi memberikan penjabaran kepada para peserta tentang tujuan besar kegiatan ini yaitu untuk mewujudkan NTB Emas 2045, sehingga membutuhkan sinergitas kebijakan jangka panjang dan jangka menengah di Provinsi NTB.
Menurutnya, RPJPN adalah strategic direction dalam pembangunan nasional. Sehingga arah pembangunan besar untuk seluruh Indonesia dalam 20 tahun ke depan dengan langkah strategis dan transformatif harus mengacu pada RPJPN ini. Kemudian untuk hal ini membutuhkan semangat transformatif dengan kolaboratif lintas bidang.
Ini bersifat imperatif atau wajib dan menjadi acuan dan pedoman untuk perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah,” ujarnya.
Adapun visi RPJPD 2025 -2045 yaitu Provinsi Kepulauan Yang Maju, Kuat, Aman Berkelanjutan dan Sejahtera. Visi tersebut menjadi komitmen, kesepakatan semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan masa keemasan NTB pada saat Indonesia merayakan 100 tahun Indonesia Merdeka pada tahun 2045, sehingga visi tersebut diistilahkan dengan Visi NTB Emas 2045.
Sementara misi Provinsi NTB 2045 mencakup delapan poin penting yaitu melaksanakan transformasi sosial menghasilkan sumber daya manusia yang KUAT dan memiliki daya saing, melaksanakan transformasi ekonomi meningkatkan produktivitas daerah dan pendapatan per kapita, melaksanakan transformasi tata kelola mewujudkan birokrasi digital, meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk menyediakan pelayanan publik yang terpercaya dan memuaskan,
Selanjutnya membangun Provinsi NTB yang aman, tertib, stabil, dan efektif sebagai landasan transformasi daerah, membangun masyarakat NTB yang berkarakter, beriman dan bertakqwa, berbudaya, maju, dan gotong royong membentuk keluarga berkualitas, kesetaraan gender, inklusif, peduli lingkungan dan berketahanan bencana serta perubahan iklim.
“Misi selanjutnya yaitu meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah yang merata dan inklusif, mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas serta menjaga kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Iswandi.(ris)
