Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) ditarget untuk mencetak sawah baru seluas 87 hektar oleh pemerintah pusat. Ini pun masuk dalam salah satu item indikator evaluasi penilaian kinerja Penjabat (Pj) Bupati H. Ilham. Selain cetak sawah, Pemkab juga diminta serius mengawal persoalan pupuk subsidi di wilayah setempat.
Kepala Dinas Pertanian Lobar Damayanti Widyaningrum mengatakan, cetak sawah dan pupuk subsidi menjadi konsen pemerintah, sehingga pada rapat inflasi tiap Senin pagi (tiap pekan) yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian, dalam kolom laporan evaluasi rapat dengan Mendagri bertambah, inflasi, pupuk subsidi dan dan cetak sawah baru.
Pemerintah fokus untuk perluasan areal tanam, sebab kondisi saat ini seluruh dunia mengamankan dan menjaga pangannya, sehingga melalui program ini Menteri Pertanian ingin meningkatkan produksi padi dan beras agar tidak bergantung dari negara lain dan impor dari luar.
Salah satu upaya meningkatkan produksi adalah, memperluas areal tanam dengan pompanisasi, Irigasi perpompaan dan tanam pagi tumpang sisip di tanaman perkebunan. “Ditambah lagi melalui cetak sawah baru,”ujarnya.
Berdasarkan sumber data Kementan, luas potensi cetak sawah baru awalnya mencapai 1.820 hektar. Namun yang betul-betul prioritas seluas 87 hektar. “87 hektar itu prioritas (cetak sawah baru) sudah ada spot-spot yang tersebar tinggal kami mencari Poktan untuk cetak sawah. Kami sudah lakukan CPCL, baru dapat 22 hektar,”sebut dia.
Pihaknya menargetkan bisa mencetak 87 hektar tersebut secara bertahap, namun bisa bertambah karena dari potensi yang ada ribuan hektar tersebut. Cetak sawah baru ini harus dengan syarat teknis. Pertama, harus ada sumber air paling tidak bisa menyediakan air untuk dua kali musim tanam. Lahan tidak boleh di hutan lindung dan ada petani yang mengerjakan sawah tersebut.
Ia menambahkan, perihal pupuk subisidi di Lobar sudah diperoleh 90,3 persen dari usulan kuota pupuk tahun ini mencapai 11 ribu ton. “Yang kami peroleh 10 ribu ton lebih, itu lah yang kami berikan kepada masyarakat, terutama yang masuk dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK),” kata Damayanti. (her)
