Mataram (Suara NTB) – Tiga UPTD Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) sektor Kelautan Perikanan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa bisa diandalkan menjadi tulang punggung sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB. Tiga BLUD ini diantaranya, BLUD Kawasan Lombok yang membawahi kawasan konservasi perairan di Lombok. BLUD Kawasan Sumbawa dan Sumbawa Barat, serta BLUD Kawasan Bima dan Dompu. Tiga BLUD ini sudah diresmikan oleh Pemprov NTB sejak Mei 2024 lalu.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Muslim, ST., M.Si., mengatakan, dengan adanya BLUD ini, pemerintah daerah dapat menjaring potensi PAD dari sektor keluautan perikanan hingga puluhan miliar setahun.
“Aktivitas di kawasan konservasi itu cukup banyak. Aktivitas wisata, untuk edukasi, penelitian dan lainnya. Dengan pengelolaan kawasan konservasi laut oleh BLUD, pendapatan dari kawasan konservasi ini bisa dioptimalkan,” katanya.
Muslim menambahkan, sebagaimana ketentuannya, wisatawan yang masuk ke kawasan konservasi harus menggunakan karcis. Sama halnya seperti membayar karcis untuk mendaki kawasan Gunung Rinjani. Demikian juga kapal-kapal wisatawan yang masuk ke kawasan konservasi, idealnya bisa membayar hingga Rp10 juta untuk 10 hari, katanya.
Muslim menyebutkan, salah satu contoh kapal-kapal wisata milik pribadi, yaitu yacht yang masuk dan parkir lama di perairan Gili Gede, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Potensi pemasukan dari parkir yacht ini menurutnya cukup besar. dan dapat dioptilkan pendapatannya dengan BLUD Wilayah Lombok.
“Begitu juga di Bima dan Dompu. Ada Pulau Banta yang merupakan kawasan konservasi yang bisa dioptimalkan pemasukannya oleh BLUD yang ada di sana. Ini yang perlu kita dukung terus. BLUD di sektor kelautan perikanan ini hanya kasarnya tinggal ambil PADnya saja. Karena hampir tidak ada pengeluarannya,” tambahnya.
Selama ini potensi-potensi PAD itu tidak dapat ditarik secara optimal, masuknya kecil. Karena itu, menurut Muslim, setelah diresmikan tiga BLUD kelautan perikanan di NTB, kedepan potensi-potensi PAD itu dapat digarap dan dikelola secara maksimal untuk kepentingan kawasan setempat, dan pemerintah kabupaten/kota hingga provinsi. Saat ini masih diperlukan kegiatan edukasi dan sosialiasi BLUD kepada seluruh stakeholder. Agar masyarakat, hingga pelaku usaha memahami tugas dan fungsi BLUD ini.
“Dalam dua tahun ke depan, BLUD ini harus terus sosialisasi. Seluruh stakeholder bisa didatangi, diperkenalkan. Datang bersama aparat sebagai stakeholder penegak hukum. Sehingga pemilik kapal memahami ke mana berkoordinasi bisa membawa kapal wisata masuk ke kawasan konservasi. Begitu juga wisatawan, tau ke mana mereka berkoordinasi kalau mau masuk kawasan konservasi laut, dan tata cara serta syaratnya,” katanya.
Dalam masa sosialisasi ini, menurut kepala dinas, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) idealnya dapat memberikan dukungan untuk operasional. “Sementara BLUD menghasilkan PAD besar, dukung dulu operasionalnya. Tidak besar kebutuhannya, minimal Rp150 juta setahun, untuk operasional tiga BLUD ini. Supaya posisinya kuat, stakeholder paham. Kalau sudah dikenal BLUDnya, kedepan dengan sendirinya stakeholder kelautan perikanan tertib ketika masuk kawasan konservasi. Kalau sudah tertib melalui BLUD, otomatis PAD makin besar,” demikian Muslim.
Ia menambahkan, dalam beberapa bulan setelah diremsikan, BLUD-BLUD ini sudah menghasilkan puluhan juta. Targetnya tahun ini bisa berkontribusi diatas Rp200 juta kepada PAD. Jika operasional BLUD ini dapat didukung daerah secara optimal, Muslim menegaskan, BLUD-BLUD ini bisa menjadi sumber besar PAD NTB. (bul)
