Sumbawa Besar (Suara NTB)-Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa, mengaku anggaran yang tersedia untuk pembiayaan BPJS Kesehatan sudah semakin menipis sehingga dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp5-6 miliar sampai akhir tahun 2024.”Jika trendnya jumlah penduduk yang ditanggung PBI daerah tetap sama 106.610 jiwa, maka kita butuh tambahan anggaran sekitar Rp5-6 miliar di akhir tahun 2024,” kata Kepala Dikes Sumbawa, Junaedi kepada Suara NTB, Senin 24 Juni 2024.
Dikatakan Jun, jumlah penduduk Sumbawa berdasarkan padanan data dari Dinas Dukcapil sebanyak 521. 861 jiwa. Dari jumlah tersebut yang ditanggung PBI JK dari APBN sebanyak 213 ribu jiwa, sementara PBI Kabupaten sebanyak 106.610 jiwa.”Jadi, perbulan kita harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp3,9 miliar untuk menanggung biaya BPJS PBI daerah sementara kita hanya diberikan anggaran sebesar Rp41 miliar,” ucapnya.
Selain pembiayaan BPJS, pemerintah juga menanggung biaya pendamping bagi pasien yang dirawat dengan besaran bervariasi. Pendampingan di dalam kota (RSUD Sumbawa) anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp2,5 juta, di RSUP dan RSUD Kota Mataram Rp5 juta, RS Sanglah Denpasar Rp7,5 juta dan ke pulau Jawa dan Jakarta Rp10 juta.”Jadi, biaya pendampingan ini dikhususkan bagi masyarakat miskin yang ditandai dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala desa,” ujarnya.
Terkait dengan kondisi defisit tersebut, pihaknya dalam waktu dekat akan mengusulkan tambahan anggaran di APBD perubahan melalui TAPD. Hal tersebut dilakukan supaya pemegang kartu BPJS PBI daerah tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan.”Kita segera mengusulkan tambahan anggaran, karena jika tidak dilakukan dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tukasnya. (ils)
