Mataram (Suara NTB) – Dalam rangka meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat menyalurkan hak pilihnya di perhelatan Pilkada serentak 2024. KPU Provinsi NTB bersama jajaran KPU Kabupaten/Kota terus merancang formulasi dan setrategi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang menarik dan kreatif bagi semua segmen pemilih.
Anggota KPU NTB yang juga Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Agus Hilman, menyerukan gagasan agar KPU Kabupaten/Kota membuat program Parade Pilkada 2024 dan program Pelopor Desa Demokrasi untuk memaksimalkan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih pilkada 2024
“Kita berharap Polopor Desa Demokrasi di NTB ini, masing-masing Kabupaten/Kota minimal satu atau dua desa. Silahkan pakai kategori apakah Desa yang parmasnya rendah, Desa yang rawan bencana atau rawan konflik atau Desa yang pelanggaran pemilunya tinggi, silahkan di tentukan,” ujar Hilman.
Hilman menekankan agar kerjasama dan kolaborasi dengan kelompok-kelompok masyarakat dalam meningkatkan angka partisipasi. Ia mencontohkan dampak yang maksimal dari program DP3 dahulu, di Desa Mantun Sumbawa Barat naik partisipasinya dibanding pada pemilu 2019, dan juga di Desa Barabali pada saat itu rendah sekali paling rendah di Lombok Tengah, sekarang sudah tinggi sekali.
“Perlu Formula yang tepat dalam melakukan sosialisasi, sehingga sosialisasi yang dilakukan tepat sasarannya. Menurut saya itulah cara kita untuk bagaimana meningkatkan Partisipasi di dalam Desa,” ujar Hilman.
Sosialisasi Pendidikan pemilih pilkada 2024 dan standar pelayanan informasi publik di masa tahapan pilkada. Hilman meminta memaksimalkan upaya-upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih, ide-ide kreatif harus terus berkembang secara dinamis.
“Jadi harus terus digali ide-ide kreatif itu, jangan selalu mengharapkan ide-ide sosialisasi itu munculnya tidak hanya dari atasan saja tetapi dari Bawah juga. Ide sosialisasi itu bisa berupa ide kreatif yang muncul dari orang-orang lain, dari teman-teman sekretariat, mungkin yang non structural,” katanya.
Ditempat yang sama anggota KPU NTB divisi Tekhnis, Zuriati menambahkan bahwa pentingnya dibangun komunikasi yang baik dengan komisioner sebagai pimpinan di kabupaten/kota dengan jajaran sekretariat untuk menjadikan sosialisasi lebih lentur sehingga ide-ide yang membangun sosialisasi di wilayah masing-masing bisa berkembang..
Perihal standar pelayanan informasi, ia menyampaikan peran kasubag teknis sesungguhnya dalam rakor sosialisasi tersebut. “Jangan sampai ada pihak yang merasa tidak terlayani dengan baik, informasi apapun yang diminta kita harus bisa menjelaskan apakah yang diminta dapat kita berikan dalam bentuk data ataupun hanya informasi saja,” katanya.
Zuriati juga mengingatkan terkait dengan lokasi TPS agar tidak terlalu jauh dari tempat tinggal pemilih. Sebab hal tersebut bisa mempengaruhi tingkat partisipasi. “Ini harus diperhatikan data-datanya, karena mestinya TPS harus dekat dengan rumah pemilih itu sendiri. Nah di situ sebenarnya yang harus kita perhatikan pada saat sekarang dalam penyusunan daftar pemilih, ini sangat mempengaruhi tingkat partisipasi kedepannya,” pungkasnya. (ndi)
