Taliwang (Suara NTB) – Tahapan relokasi Balai Latihan Kerja (BLK) Poto Tano ke wilayah kota Taliwang resmi dimulai. Sebagai langkah awal pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sudah menyiapkan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024 untuk dua item kegiatannya.
Adapun item persiapan relokasi BLK Poto Tano yang akan dikerjakan itu yakni pengadaan lahan dan penyusunan Detail Engineering Design (DED) atau dokumen desain teknisnya. “Anggarannya sudah masuk di APBD Perubahan tahun ini untuk persiapan relokasi BLK itu,” sebut kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KSB, Slamet Riadi.
Untuk pelaksanaan dua item kegiatan, dijelaskan Slamet, pihaknya kebagian mengerjakan penyusunan dokumen DED-nya. Sementara pengadaan lahan dilaksakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Bidang Tata Ruang. “Penunjukan pihak pelaksana DED-nya akan kita tender. Dan kebutuhan lahan yang akan dibebaskan untuk BLK itu seluas 10 hektar di kelurahan Telaga Bsrtong ,” katanya.
Dalam penyusunan DED BLK, Disnakertrans KSB sudah memiliki referensi rancang model bangunnanya. Sebelujmnya kata Slamet, dirinya telah mengunjungi Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Serang, Banten. Fasilitas pelatihan milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) itu menurut dia, akan pihaknya jadikan model dalam mendesain bangunan BLK yang baru nanti.
Tidak saja itu, termasuk juga jenis-jenis pelatihan yang akan diadakan pada BLK nantinya. Kata Slamet akan turut pihaknya adopsi. “Kenapa kami juga mau adopsi jenis-jenis pelatihan yang ada di BBPVP Serang. Kami melihat jenis keahlian yang dilatih di sana relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal kita,” sambungnya.
Lebih jauh Slamet menuturkan, pihaknya menargetkan pemindahan fasilitas BLK yang baru nanti sudah dapat dimanfaatkan pada tahun 2026 mendatang. “Pembangunan gedungnya akan dianggarkan tahun depan,” janjinya seraya menambahkan pihaknya juga akan berupaya mencari bantuan pusat guna melengkapi seluruh fasilitas BLK tersebut.
“Kalau mau cepat lengkap kita tidak bisa mengandalkan sepenuhnya APBD. Makanya kami juga berupaya mengakses anggaran dari pusat dan pihak lainnya,” imbuhnya. (bug)
